Gubernur Jabar Bakal Tentukan Nasib Ponpes Al-Zaytun 7 Hari Ke Depan

Tim investigasi ini akan mengamati dan melakukan beberapa pendalaman soal polemik Mahad Al-Zaytun. Oleh karena itu, Emil saat ini belum bisa menyatakan tindakan apa saja yang akan diberikan pada Ponpes Al-Zaytun. Semua keputusan akan disampaikan berdasarkan hasil tim investigasi.

"Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fiqih, syariat, dan lain sebagainya juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain bisa disimpulkan," ungkapnya.

Meski tim investigasi akan bekerja selama tujuh hari ke depan, Emil menjelaskan, Pemprov Jabar dalam hal ini turut merespons semua keluhan masyarakat soal Al-Zaytun. Namun, ia meminta masyarakat untuk tenang dan menunggu hasil investigasi.

"Karena timnya baru akan bekerja selama tujuh hari. Jadi intinya hanya dua poin saja, kami merespons keresahan yang ada di masyarakat. Kami merespons dengan data yang lengkap oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan data dan fakta selama tujuh hari oleh tim investigasi," katanya.

Emil menambahkan, Ponpes Al-Zaytun juga harus turut membantu tim investigasi saat hendak bertemu dan meminta beberapa keterangan mengenai semua kegiatan di dalam pesantren. Menurutnya, hal itu akan mempermudah tim dalam membuat kesimpulan.

"Kami meminta Al-Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog," katanya.

Pada prinsipnya, Pemprov Jabar sendiri tidak banyak terlibat jika dalam hal pendidikan di dalam pondok pesantren, sebab hal ini merupakan kewenangan dari Kemenag. Namun, yang paling penting dari polemik ini adalah nasib para santri.

"Karena yang terpenting dari kacamata pemerintah Pemprov Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum. Tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur," kata dia.

Tim investigasi ini berisikan steakholder dari Pemprov Jabar, MUI Jabar, kepolisian, kejaksaan, Kemenag, dan aparat penegak hukum juga regulator terkait lainnya.