Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi TPPO (Foto: Istimewa)
  • Dinsos Kabupaten Bandung menangani sekitar 62 warga terlantar sepanjang 2026, termasuk tujuh warga Pangalengan yang dipulangkan dari Halmahera; laporan warga di Palembang masih didata.
  • Tujuh warga Pangalengan berangkat setelah dijanjikan upah Rp140 ribu per hari, tetapi proyek tidak tersedia di Maluku Utara; Dinsos dan pihak terkait memfasilitasi kepulangan mereka.
  • Dua perempuan Bandung diduga menjadi korban TPPO di Malaysia setelah tergiur gaji besar; polisi menduga jaringan tersebut telah menjerat 23 korban dalam setahun.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Dinas Sosial Kabupaten Bandung menolong 62 orang yang terlantar karena percaya tawaran kerja di tempat jauh. Tujuh orang dari Pangalengan sudah pulang dari Halmahera setelah pekerjaan yang dijanjikan tidak ada. Dua perempuan muda juga diduga dibawa ke Malaysia untuk kerja, tetapi diperlakukan buruk. Polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat. Sekarang dinas sosial mengajak warga hati-hati memilih kerja.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penanganan terpadu terhadap warga terlantar menunjukkan adanya jejaring respons lintas lembaga: kebutuhan dasar tujuh warga Pangalengan terpenuhi sebelum kepulangan difasilitasi, sementara dugaan perdagangan orang ditindak melalui penangkapan dan pemeriksaan. Dorongan edukasi dari desa hingga kecamatan serta perhatian pada potensi pertanian Pangalengan juga membuka ruang perlindungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Kasus warga Kabupaten Bandung yang terlantar setelah menerima tawaran pekerjaan di luar daerah bukan kali pertama terjadi. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung mencatat, sepanjang 2026 sudah ada sekitar 62 warga yang ditangani karena mengalami persoalan serupa, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga kesulitan biaya untuk kembali ke kampung halaman.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penanganan warga yang mengalami keterlantaran selama tahun ini. Angka itu termasuk tujuh warga asal Kecamatan Pangalengan yang baru-baru ini dipulangkan dari Halmahera, Maluku Utara.

1. Kasusnya tersebar di sejumlah daerah

Tergiur Upah Rp140 Ribu per Hari, 7 Warga Pangalengan Terlantar di Halmahera. Dok Polresta Bandung

Kepala UPTD Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Iman, menyebut bahwa jumlah warga yang ditangani UPTD Dinsos Kabupaten Bandung sepanjang 2026 mencapai sekitar 62 orang. Angka tersebut mencakup 52 orang yang ditangani selama tahun berjalan, tujuh warga Pangalengan yang baru dipulangkan dari Halmahera, serta tiga warga lainnya yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Dinsos juga menerima laporan mengenai warga Kabupaten Bandung yang berada di Palembang. Namun, data penanganannya masih dalam proses pendataan," kata Iman, Jumat (20/11/2026).

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Ningning Hendasah membenarkan bahwa persoalan warga terlantar di luar daerah sudah beberapa kali terjadi. Ia menyebut, sebelumnya terdapat 14 warga yang mengalami persoalan di Palembang dan warga lainnya yang berada di Papua.

"Sudah berapa kali ya? Banyak sekali, sering sekali. Kemarin kita dari Palembang ada 14 orang, dari Papua. Hari ini, kemarin, dari Jakarta ada tiga orang dan masih banyak lagi," kata Ningning.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama. Pemerintah desa hingga tingkat kecamatan diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran pekerjaan yang belum jelas kepastiannya.

2. Dijanjikan uang banyak saat bekerja

Tergiur Upah Rp140 Ribu per Hari, 7 Warga Pangalengan Terlantar di Halmahera. Dok Polresta Bandung

Salah satu kasus terbaru yang ditangani Dinsos Kabupaten Bandung adalah tujuh warga Pangalengan yang terlantar di Desa Nurweda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Ningning menjelaskan, para pekerja awalnya dijanjikan pekerjaan dengan upah Rp140 ribu per hari. Mereka mendapat informasi akan bekerja di Bengkulu, tetapi setelah berangkat justru dibawa ke Ternate, Maluku Utara.

Karena sudah terlanjur berada di luar daerah, mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari pekerjaan. Namun, setibanya di lokasi, proyek yang dijanjikan ternyata sudah dikerjakan oleh kelompok pekerja lain.

Kondisi tersebut memicu miskomunikasi hingga para pekerja asal Kabupaten Bandung memilih mundur setelah bekerja sekitar lima hari. Mereka kemudian ditampung di Desa Nurweda dan mendapat pekerjaan dalam kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni. Selama berada di sana, kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan tempat tinggal disebut terpenuhi.

Dinsos Kabupaten Bandung kemudian berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Maluku Utara, pemerintah desa setempat, Baznas, serta Polresta Bandung untuk memfasilitasi kepulangan mereka.

"Alhamdulillah, dari Dinas Sosial kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Bandung untuk pemulangan mereka," ujar Ningning.

3. Dua perempuan Bandung diduga jadi korban TPPO di Malaysia

Ilustrasi TPPO. (IDN Times/Mardya Shakti)

Kasus warga Kabupaten Bandung yang mengalami persoalan akibat tawaran pekerjaan juga muncul dalam pemberitaan IDN Times Jabar pada 9 November 2026. Dua perempuan muda berinisial SSA (19) dan KL (18) diduga menjadi korban TPPO setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Malaysia.

Alih-alih mendapatkan pekerjaan sesuai tawaran, keduanya diduga mengalami eksploitasi seksual dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polresta Bandung menangkap dua orang berinisial AF (24) dan IE (24) yang diduga berperan menampung serta mengantarkan korban ke Malaysia melalui jalur ilegal. Keduanya diberangkatkan tanpa memiliki paspor maupun dokumen perjalanan.

Polisi juga mengidentifikasi dua orang berinisial WY dan R yang diduga menjadi penerima korban di Malaysia. Keduanya telah diamankan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia untuk menjalani pemeriksaan keimigrasian.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengungkapkan, hasil pendalaman bersama pemerintah daerah mengindikasikan jaringan tersebut kemungkinan telah menjerat 23 korban dalam kurun waktu satu tahun.

Salah satu tersangka bahkan mengaku sudah empat kali mengantarkan korban sejak Juli 2026 dengan bayaran Rp1 juta untuk setiap orang yang diberangkatkan.

Ningning mengatakan, pencegahan kasus serupa harus dimulai dari lingkungan desa. Pemerintah desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko menerima tawaran pekerjaan di luar daerah tanpa kejelasan perusahaan maupun pekerjaan yang ditawarkan.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi sekaligus solusi ekonomi agar tidak mudah tergiur penghasilan besar di daerah lain. Ia mencontohkan wilayah Pangalengan yang memiliki potensi pertanian cukup besar. Potensi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi masyarakat setempat.

"Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain," kata Ningning.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More