Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Dok. Istimewa
  • Dua saksi perkara dugaan pelanggaran UU ITE dengan tersangka Bambang Soeharto, Tatang Surjana dan Wasti, mengajukan perlindungan ke LPSK setelah dilaporkan balik ke Polda Jabar.

  • Kuasa hukum menyatakan keduanya memberi keterangan dengan iktikad baik di Polrestabes Bandung dan meminta perlindungan agar tidak mengalami tekanan psikologis selama proses hukum berlangsung.

  • Perkara bermula dari laporan dugaan UU ITE dan pencemaran nama baik terhadap Bambang Soeharto, yang penetapan status tersangkanya dinyatakan sah oleh PN Bandung pada 26 Agustus 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
6 Oktober 2025

John Binsar Tua Simalango melaporkan Bambang Soeharto terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik ke Polrestabes Bandung.

4 Maret 2026

Bambang Soeharto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

26 Agustus 2026

PN Bandung dalam putusan praperadilan kedua menyatakan penetapan tersangka terhadap Bambang Soeharto sah secara hukum.

17 November 2026

Kuasa hukum Tatang Surjana dan Wasti mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Mereka menyerahkan dokumen persyaratan dan meminta LPSK berkoordinasi dengan Polda Jabar.

Hingga berita ini ditulis

Belum ada keterangan dari Bambang Soeharto maupun Polda Jabar mengenai dasar pelaporan terhadap Tatang dan Wasti serta perkembangan penanganannya.

kini

Tatang dan Wasti, yang sebelumnya menjadi saksi, berstatus sebagai terlapor dalam laporan berbeda di Polda Jawa Barat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Tatang Surjana dan Wasti mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK setelah keduanya, yang sebelumnya menjadi saksi perkara dugaan pelanggaran UU ITE, dilaporkan dalam perkara berbeda di Polda Jawa Barat.
  • Who?
    Tatang Surjana, Wasti, tim kuasa hukum Simalango Law Firm, LPSK, Bambang Soeharto, Polrestabes Bandung, dan Polda Jawa Barat terlibat dalam perkembangan perkara ini.
  • Where?
    Permohonan disampaikan di kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Perkara kesaksian ditangani Polrestabes Bandung, sedangkan laporan terhadap keduanya berada di Polda Jawa Barat.
  • When?
    Tim kuasa hukum mengajukan permohonan pada Selasa, 17 November 2026. Bambang Soeharto ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026, dan praperadilan keduanya diputus 26 Agustus 2026.
  • Why?
    Kuasa hukum meminta perlindungan agar Tatang dan Wasti tidak mengalami tekanan selama proses hukum, setelah mereka memberikan keterangan sebagai saksi dengan iktikad baik dan kemudian dilaporkan Bambang Soeharto.
  • How?
    Kuasa hukum mendatangi LPSK, menyerahkan seluruh dokumen persyaratan, dan meminta tindak lanjut serta koordinasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi LPSK.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Tatang dan Wasti dulu menjadi saksi di kasus UU ITE di Bandung. Sekarang mereka juga dilaporkan ke polisi oleh Bambang Soeharto. Pengacara mereka datang ke LPSK di Jakarta untuk minta perlindungan. LPSK sudah mendengar penjelasan mereka, tetapi belum memutuskan. Polisi dan Bambang belum memberi keterangan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Langkah dua saksi mengajukan perlindungan memperlihatkan bahwa jalur hukum tetap tersedia bagi warga yang telah memberi keterangan dengan iktikad baik. Dokumen persyaratan telah diserahkan, LPSK menerima penjelasan kuasa hukum, dan adanya ketentuan yang melindungi saksi memberi landasan prosedural bagi penanganan perkara secara lebih aman serta menjaga keberanian masyarakat untuk bersaksi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Dua orang yang sebelumnya menjadi saksi dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tersangka Bambang Soeharto (BS) meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keduanya kini justru berstatus sebagai terlapor dalam laporan berbeda di Polda Jawa Barat.

Permohonan perlindungan itu diajukan tim kuasa hukum Tatang Surjana dan Wasti dari Simalango Law Firm dengan mendatangi kantor LPSK di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, mengatakan, permohonan tersebut diajukan karena kedua kliennya telah memberikan keterangan sebagai saksi di Polrestabes Bandung dengan iktikad baik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, mereka justru dilaporkan oleh Bambang Soeharto ke Polda Jabar.

"Kedatangan kami ke LPSK hari ini untuk mengajukan permohonan terhadap klien kita, Pak Tatang dan Ibu Wasti. Mereka sebelumnya adalah saksi yang telah memberikan keterangannya dengan iktikad baik di Polrestabes Bandung," kata Duarjon.

1. Minta perlindungan setelah dilaporkan ke Polda Jabar

Ilustrasi palu hakim. (IDN Times/Rinda Faradilla)

Menurutnya, saksi yang memberikan keterangan dengan iktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, ia meminta negara memastikan kedua kliennya tidak mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung.

"Kami datang ke LPSK untuk memastikan bahwasanya saksi kami ini harus dilindungi oleh negara," ujarnya.

Duarjon menyebut, petugas LPSK menerima kedatangan tim kuasa hukum dan mendengarkan penjelasan mengenai laporan terhadap Wasti dan Tatang.

Ia mengaku mendapatkan respons positif ketika menyampaikan bahwa kedua saksi tersebut telah dilaporkan balik. Namun, pernyataan itu masih merupakan penuturan pihak kuasa hukum dan belum menjadi keputusan resmi LPSK terkait pemberian perlindungan.

Duarjon berharap LPSK segera menindaklanjuti permohonan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar terkait laporan yang menjerat kedua kliennya.

2. Perkara ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu

ilustrasi palu hakim pengadilan (unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm)

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Tahan Simalango, menilai pelaporan terhadap kedua kliennya perlu menjadi perhatian karena keduanya memberikan keterangan dalam perkara yang masih berjalan di Polrestabes Bandung.

Menurutnya, pelaporan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap saksi, terlebih keduanya sudah berusia lanjut. Salah satunya bahkan disebut hampir berusia 80 tahun.

"Kami bukannya melarang untuk melaporkan, tetapi menurut kami, perkara yang sedang berjalan ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai ada tekanan terhadap saksi yang sudah membantu proses penegakan hukum," kata Tahan.

3. Kuasa hukum singgung perlindungan saksi dalam KUHAP

Ilustrasi palu hakim (IDN Times/Sukma Shakti)

Duarjon turut mengingatkan bahwa perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada saksi yang menyampaikan keterangan dengan iktikad baik agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan.

Ia menilai perlindungan tersebut penting agar masyarakat tidak takut memberikan keterangan ketika mengetahui, melihat, atau mengalami suatu peristiwa pidana.

"Jangan sampai saksi seolah-olah mau diintimidasi dan dilaporkan lagi. Nanti ke depan enggak akan ada yang berani bersaksi. Orang yang sudah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak akan berani lagi menjadi saksi kalau sedikit-sedikit dilaporkan atas kesaksiannya," ujarnya.

Kuasa hukum lainnya, Jonson Simalango, mengatakan seluruh dokumen persyaratan yang diminta LPSK telah diserahkan. Pihaknya berharap permohonan tersebut segera mendapatkan kepastian tindak lanjut.

Untuk diketahui, persoalan hukum ini merupakan perkembangan dari perkara dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango terhadap Bambang Soeharto.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025.

Dalam perkara itu, Bambang Soeharto ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026. Penetapan tersangka tersebut sempat diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam putusan praperadilan kedua pada 26 Agustus 2026, PN Bandung menyatakan penetapan tersangka terhadap Bambang Soeharto sah secara hukum.

Adapun laporan terhadap Wasti dan Tatang di Polda Jabar menjadi perkembangan lain dalam perseteruan hukum tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Bambang Soeharto maupun Polda Jabar mengenai dasar pelaporan terhadap kedua saksi dan perkembangan penanganannya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More