Dikritik Warganet, Ridwan Kamil Pamer Transportasi Publik Tanpa APBD

06 Jan 2023, 08:00 WIB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil baru-baru ini mendapatkan kritikan dari warganet soal kebijakan transportasi publik. Kritik diberikan usai orang nomor satu di Jabar ini meresmikan Masjid Al Jabbar.

Dari peresmian ini warganet memberikan komentar soal biaya pembangunan Masjid Al Jabbar dengan anggaran Rp1,2 triliun dari APBD. Setelah itu, mereka lantas membandingkan program tersebut dengan transportasi publik yang kini dinilai masih perlu diberi perhatian.

1. Transportasi publik kewenangan banyak di kabupaten dan kota

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dari kritik ini, Emil turut menanggapi. Menurutnya, urusan pembenahan transportasi publik juga terus dikerjakan, meski dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan. Namun, urusan transportasi publik ini ia nilai lebih tepat diarahkan pada pemangku wilayah seperti wali kota atau bupati.

"Kewenangannya sebagai gubernur hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya, di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (4/12/2022).

2. Pemprov Jabar sudah buat BRT

Ridwan Kamil

Ia menjelaskan, guna memastikan koordinasi berjalan baik maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Namun urusan pembentukan ini memakan waktu lama karena pemerintah harus menyusun payung hukum. Sehingga, hal ini akan terlebih dahulu dibereskan.

Salah satu bentuk realisasi Pemprov Jabar untuk memulai pembenahan transportasi publik ialah dengan meluncurkan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung. Saat ini moda teansportasi massal itu secara aktif sudah beroperasi menggunakan delapan unit bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per bus.

"Dimulai dari yang mudah dulu, BRT, sudah launching, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya.

3. Pemprov Jabar berbeda dengan DKI Jakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Menyoal tuntutan warga yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Ridwan Kamil meminta warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi Jakarta.

DKI Jakarta sendiri memiliki APBD terbesar se-Indonesia, dan setengah (anggaran pembangunan) MRT-nya dari APBN. Jika dibandingkan dengan Jabar, APBD nya hanya Rp40 triliun (dibagi) 27 kota/kabupaten.

"Urusannya banyak tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi masal seperti yang di-deal-kan. Tapi kan dikerjakan dan sudah dimulai," katanya.

4. Pembiayaan BRT didukung oleh World Bank

A. Koswara, Kepala Dishub Jabar (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, A Koswara mengatakan, saat ini Pemprov Jabar tengah mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

"Rencananya BRT akan melayani lima koridor di Bandung Raya, di mana satu koridor akan memakai bus berbasis listrik," ujar Koswara.

Menurutnya World Bank yang mendukung program ini mengharapkan bus listrik bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.

Tahun ini rencananya akan dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik. Pada 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap I akan beroperasional penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya.

Setelah BRT, Cekungan Bandung rencananya akan didukung integrasi dengan kereta lintas rel terpadu (LRT) dengan rute yang sudah disepakati Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.