Dedi Mulyadi: Lebih Baik Gubernur Konten Daripada Gubernur Protokoler

21 Mei 2025, 12:59 WIB

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan sentilan terhadap pihak yang selalu mempermasalahkan dirinya yang rajin membuat konten di media sosial. Aktivitas itu terus dilakukan Dedi sejak pertama dilantik hingga kini menjelang seratus hari kerja.

Sebagai gubernur Jawa Barat, Dedi mengatakan, hasil dari konten di media sosialnya sebagian diberikan kepada masyarakat, dan hal ini ia klaim lebih baik dibandingkan dengan sistem kerja gubernur lain yang hanya mengandalkan protokoler.

"Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana? Ngonten. Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor (tidur)," ujar Dedi dalam sambutannya di Gasibu, dikutip Rabu (21/5/2025).

1. Dari pada gubernur menghamburkan uang rakyat

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Selama hasil konten tersebut disebarkan langsung kepada masyarakat, kata Dedi, hal ini tidak akan menjadi soal dan lebih baik karena kerjanya dilihat langsung oleh masyarakat. Bahkan, menurutnya, lebih baik menjadi gubernur konten daripada kepala daerah yang menghamburkan anggaran pemerintah.

"Benar enggak? Ya kan daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing (gak pernah mau saya). Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat," tuturnya.

2. Perlu mental yang kuat dalam melakukan perubahan

Inin Nastain/ Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Dedi kemudian menyinggung, melakukan perubahan di Indonesia ini memerlukan mental yang kuat, sebab bukanya mendapatkan banyak kritikan yang positif justru banyak mendapatkan omongan yang tidak enak.

"Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa, harus kuat menghadapi kaum nyinyir dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya," ucapnya.

3. Dedi Mulyadi klaim kebijakannya dibuat untuk masyarakat

(Humas/Pemprov Jabar)

Lebih lanjut, Dedi mlihat dan merasakan saat ini sudah banyak pihak yang tidak suka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sejak awal menjabat sampai menjelang seratus hari ini. Adapun beberapa kebijakan baru-baru ini ramai yaitu melakukan audit investigatif data penerima dana hibah.

Belakangan yang kini menjadi sorotan yaitu pemberian dana hibah untuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di mana sebelumnya kampus ini menerima dana hibah sebesar Rp80 miliar saat kepemimpinan Ridwan Kamil. Saat ini, Dedi Mulyadi memastikan hal ini akan diaudit terlebih dahulu.

"Ini baru tiga bulan. Seratus hari itu tanggal 30 Mei 2025, seratus hari kepemimpinan saya. Belum seratus hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi lima tahun," ucapnya.