BDx Butuh 27 LPS Air, Bupati Purwakarta Minta Neraca Air Diuji

Kendati begitu, Zein menegaskan, hitungan kapasitas tersebut belum cukup menjadi dasar untuk memastikan proyek aman dari sisi kebutuhan air. Pemkab Purwakarta juga meminta Perumda Air Minum dan Perum Jasa Tirta (PJT) memastikan neraca air tetap mencukupi apabila terjadi penambahan penggunaan hingga 27 LPS.

Sebab, kapasitas izin dengan ketersediaan air secara riil merupakan dua hal berbeda. Zein tidak ingin kebutuhan air BDx dipenuhi hanya karena secara administratif kapasitasnya tersedia, tetapi pada praktiknya mengurangi pasokan untuk masyarakat.

"Kami pastikan tadi ke PJT. Ketika misalnya Purwakarta yang saat ini ambil 70 LPS terus penggunaannya ditambah lagi misalnya 27 LPS, itu neraca airnya cukup enggak? Ini penting. Jangan sampai izinnya ada tapi neraca airnya enggak cukup," tuturnya.

Zein mengungkapkan, Pemkab Purwakarta menginginkan adanya perhitungan di luar kondisi normal. Menurutnya, kemampuan pasokan air saat musim kemarau menjadi salah satu hal yang masih harus diuji.

Dia mengatakan, kondisi tersebut penting karena kebutuhan air masyarakat dan industri harus tetap terjamin ketika debit air mengalami perubahan.

"Dalam musim kemarau, itu yang harus diuji," katanya.

Lebih lanjut, Zein memastikan, Pemkab Purwakarta akan memberikan waktu sekitar sepuluh hari bagi tim lingkungan hidup untuk menggodok berbagai kajian sebelum keputusan operasional proyek diberikan.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BKPM juga memiliki kewenangan dalam persoalan ini, karena proyek ini mulanya dari pusat.

"Pokoknya pengen terantisipasi semua dampak lingkungannya," kata dia.