Atasi Banjir, Pemprov Jabar Siapkan Danau Retensi di Lanud Sulaeman

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, mengatakan penanganan pada 2026 akan difokuskan pada normalisasi sungai, mulai dari bagian muara. Pekerjaan ini mencakup pengerukan untuk memperdalam aliran dan memastikan lebar sungai minimal lima meter.

"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," ujar Dikky.

Selain pengerukan, pemerintah akan membenahi bangunan yang menghambat aliran air. Salah satu rencananya adalah menambah bukaan saluran dari satu menjadi dua. Tembok penahan tanah juga akan dibangun di titik yang rawan dilimpasi air.

KDM meminta pengerjaan dilakukan secara terukur, termasuk menghitung kebutuhan tenaga kerja, upah, alat berat, kendaraan pengangkut, dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan. Untuk pengerukan manual sepanjang sekitar satu kilometer, ia mengarahkan agar pekerjaan melibatkan tenaga berpengalaman dengan sistem borongan.

"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," ucap KDM.

Ia juga meminta titik-titik rawan banjir yang bisa segera ditangani masuk dalam prioritas pekerjaan. Menurutnya, penanganan tidak seharusnya ditunda jika pekerjaan sudah memungkinkan untuk dilakukan.

"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujarnya.

Selain kapasitas sungai, sampah yang terbawa arus juga menjadi persoalan yang perlu ditangani. Pemerintah berencana memasang penyekat sampah atau trash rack untuk menahan sampah kiriman dari Kota Bandung agar tidak menyumbat aliran air.

Pemasangan fasilitas tersebut perlu disertai kesiapan petugas operasional, alat berat berukuran kecil, kendaraan pengangkut, serta lokasi pengolahan atau pembuangan sampah.

Untuk penanganan jangka menengah, KDM meminta jajarannya menyiapkan rencana pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer yang ditargetkan pada 2027. Sodetan tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran air menuju sungai lain tanpa melewati kawasan permukiman.

"Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," katanya.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut membicarakan penanganan warga yang rumahnya terdampak banjir. Dadang mengatakan, pemerintah daerah telah mendata rumah warga yang membutuhkan penanganan, termasuk kebutuhan lahan dan anggaran pembangunan kembali.

KDM menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan skema bantuan pembangunan rumah dengan menyalurkan dana ke rekening warga. Sementara itu, tenaga tukang akan disiapkan untuk membantu pengerjaan rumah.

"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," kata KDM.