Atasi Banjir, Pemprov Jabar Siapkan Danau Retensi di Lanud Sulaeman
Pemprov Jawa Barat menyiapkan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman untuk mengurangi banjir Bandung Raya, dengan penanganan aliran air dari hulu Kabupaten Bandung.
Pada 2026, pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai melalui pengerukan, pelebaran minimal lima meter, pembenahan hambatan aliran, dan pembangunan tembok penahan di titik rawan.
Pemerintah merencanakan trash rack untuk sampah kiriman, sodetan satu kilometer pada 2027, serta bantuan pembangunan kembali rumah warga terdampak banjir.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman untuk mengurangi risiko banjir di Bandung Raya. Rencana ini akan dibarengi normalisasi sungai pada 2026 dan pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer yang ditargetkan pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM membahas rencana tersebut bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis. Penanganan banjir akan dilakukan melalui pembenahan aliran sungai, pengendalian sampah, hingga pembangunan infrastruktur untuk mengendalikan aliran air.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, aliran air dari Kabupaten Bandung turut memengaruhi kondisi banjir di Kota Bandung. Karena itu, pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman perlu disertai penanganan dari wilayah hulu.
"Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman, tetapi tetap dari hulunya diselesaikan," kata Dadang, Rabu (14/10/2026).
1. Normalisasi sungai diprioritaskan pada 2026
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, mengatakan penanganan pada 2026 akan difokuskan pada normalisasi sungai, mulai dari bagian muara. Pekerjaan ini mencakup pengerukan untuk memperdalam aliran dan memastikan lebar sungai minimal lima meter.
"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," ujar Dikky.
Selain pengerukan, pemerintah akan membenahi bangunan yang menghambat aliran air. Salah satu rencananya adalah menambah bukaan saluran dari satu menjadi dua. Tembok penahan tanah juga akan dibangun di titik yang rawan dilimpasi air.
KDM meminta pengerjaan dilakukan secara terukur, termasuk menghitung kebutuhan tenaga kerja, upah, alat berat, kendaraan pengangkut, dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan. Untuk pengerukan manual sepanjang sekitar satu kilometer, ia mengarahkan agar pekerjaan melibatkan tenaga berpengalaman dengan sistem borongan.
"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," ucap KDM.
Ia juga meminta titik-titik rawan banjir yang bisa segera ditangani masuk dalam prioritas pekerjaan. Menurutnya, penanganan tidak seharusnya ditunda jika pekerjaan sudah memungkinkan untuk dilakukan.
"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujarnya.
2. Sampah kiriman dan sodetan jadi perhatian
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Selain kapasitas sungai, sampah yang terbawa arus juga menjadi persoalan yang perlu ditangani. Pemerintah berencana memasang penyekat sampah atau trash rack untuk menahan sampah kiriman dari Kota Bandung agar tidak menyumbat aliran air.
Pemasangan fasilitas tersebut perlu disertai kesiapan petugas operasional, alat berat berukuran kecil, kendaraan pengangkut, serta lokasi pengolahan atau pembuangan sampah.
Untuk penanganan jangka menengah, KDM meminta jajarannya menyiapkan rencana pembangunan sodetan sepanjang sekitar satu kilometer yang ditargetkan pada 2027. Sodetan tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran air menuju sungai lain tanpa melewati kawasan permukiman.
"Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," katanya.
3. Rumah warga terdampak banjir juga ditangani
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut membicarakan penanganan warga yang rumahnya terdampak banjir. Dadang mengatakan, pemerintah daerah telah mendata rumah warga yang membutuhkan penanganan, termasuk kebutuhan lahan dan anggaran pembangunan kembali.
KDM menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan skema bantuan pembangunan rumah dengan menyalurkan dana ke rekening warga. Sementara itu, tenaga tukang akan disiapkan untuk membantu pengerjaan rumah.
"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," kata KDM.
