APBD Jabar Banyak Dialokasikan ke Infrastruktur dan Bayar Utang

13 Agu 2025, 09:20 WIB

Azzis Zulkhairil

Ilustrasi utang (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

APBD Jabar 2025 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pembayaran utang, dengan peningkatan alokasi dari Rp800 miliar menjadi Rp2,4 triliun untuk menyelesaikan persoalan jalan di provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jabar memiliki kewajiban utang sebesar Rp4 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pembayaran utang BPJS Kesehatan pada kabupaten/kota sekitar Rp300 miliar yang akan dibayar secara bertahap.
Usulan volume APBD perubahan tahun anggaran 2025 naik sebesar Rp32,85 triliun, dengan struktur pendapatan daerah naik menjadi Rp31,09 triliun dan belanja daerah na

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat membeberkan alokasi-alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang kini tengah masuk dalam perubahan dan masih dilakukan pembahasan bersama DPRD untuk kemudian disahkan, menjadi peraturan daerah (Perda).

Secara umum, untuk realisasi belanja pada anggaran APBD perubahan tahun 2025 ini, dikatakan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur termasuk pada pergeseran APBD Murni nantinya. Pelayanan publik dan pembayaran kewajiban utang tetap menjadi prioritas.

"Kalau dari aspek belanja, lebih kepada bagaimana penekanan layanan publik dasar yang dilakukan harus tetap terpenuhi, walaupun tadi posisi belanja kita lebih banyak di infrastruktur di tahun 2025 maupun perubahan ini," ujar Dedi, Rabu (13/8/2025).

1. Utang PEN terus dialokasikan

ilustrasi menggunakan uang utang untuk berinvestasi (freepik.com/rawpixels)

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar juga memiliki kewajiban utang yang dari pinjaman dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dimana Jabar mendapatkan pinjaman total sebesar Rp4 triliun.

"Yang dari aspek pembiayaan, tadi bagaimana meyakinkan bahwa utang yang harus dibayar dari PEN setiap tahun itu betul-betul bisa terbayar dan hasil yang selama ini diberikan dari utang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat secara luas," ucapnya.

2. Infrastruktur jalan saja dinaikan menjadi Rp2,4 triliun

(Tangkap layar/IDN Times)

Sementara mengenai pembayaran utang BPJS Kesehatan pada kabupaten/kota, Dedi menerangkan nilainya sekitar Rp300 miliar. Dimana pembayarannya secara bertahap dan dimulai dianggarkan pada APBD Perubahan 2025.

"Kita mulai bayar angsuran secara bertahap. Kami berharap paling lambat tahun depan sudah tuntas. Di akhir tahun, setelah perubahan tahun 2026," kata dia.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan juga membenarkan, saat ini fokus APBD perubahan 2025 ini pada infrastruktur. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya Rp800 mulia kini mencapai Rp2,4 triliun.

"Sekarang ada penambahan di infrastruktur yang tadinya hanya sekita Rp800 miliar sekarang menjadi Rp2,4 triliun, itu Insyaallah bisa menyelesaikan semoga persoalan jalan di provinsi Jawa Barat," katanya.

3. Usul kenaikan APBD mencapai Rp32,85 triliun

(Tangkap layar/IDN Times)

Diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan APBD perubahan pada tahun anggaran 2025 naik sebesar Rp32,85 triliun. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun 2025 di Gedung DPRD Jabar, Senin (11/8/2025).

Usulan volume APBD dari semula Rp31,69 triliun naik 3,65 persen atau bertambah Rp1,16 triliun. Jika ditotal secara keseluruhan menjadi Rp32,85 triliun. Dalam Volume APBD ini terdapat empat struktur, salah satu diantaranya pengeluaran pembiayaan yang tidak mengalami perubahan, Rp616,81 miliar. Sedangkan struktur pendapatan daerah dari Rp30,99 triliun diusulkan menjadi Rp31,09 triliun, naik Rp94,95 miliar atau 0,31 persen.

Selanjutnya, penerima pembiayaan dari semula Rp693,39 miliar menjadi Rp1,76 triliun atau naik Rp1,06 triliun. Kemudian, belanja daerah semula Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, naik Rp1,16 triliun atau 3,73 persen.