Ada Kendala Teknis, Pemprov Jabar Batal Beli Radar Kebencanaan di 2026

13 Jan 2026, 13:50 WIB

Azzis Zulkhairil

Ilustrasi bencana alam di Indonesia (Unsplash.com/ Iqro Rinaldi)

Intinya sih...

Pemprov Jabar batal beli radar kebencanaan di 2026 karena kendala teknis
BPBD Provinsi Jabar fokus pada mitigasi kebencanaan dan penanganan bencana tahun ini
Anggaran kedaruratan bencana sebesar Rp200 Miliar disiapkan untuk membeli alat kebencanaan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Rencana pembelian radar khusus kebencanaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kendala teknis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat memastikan, radar khusus ini baru bisa dibeli pada tahun 2027.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, pemerintah provinsi saat ini masih memperbaiki beberapa alat kebencanaan yang sudah ada. Sehingga, rencana pembelian diundur di tahun 2027.

"Satelit itu kemungkinan di tahun 2027, ada kendala teknis kemarin. Jadi kemungkinan di tahun depan karena kita ada beberapa yang harus diperbaiki secara teknikalnya," kata Teten, Selasa (13/1/2025).

1. Anggaran penanggulangan kebencanaan cuman Rp3 miliar

Ilustrasi bencana alam di Indonesia (Pexels.com/ Read Once)

Dengan begitu, BPBD Provinsi Jabar pada tahun ini fokusnya masih untuk mitigasi kebencanaan dan penanganan bencana. Itu pun, kata Teten, turut dibantu dengan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah.

"Terutama untuk klaster logistik yang ada di kita itu baik dari CSR perusahaan-perusahaan juga kita kolaborasi terus," ucapnya.

Mengenai total anggaran penanggulangan bencana, Teten menyampaikan, BPBD Provinsi Jabar diperkirakan mendapatkan alokasi RP3.535.410.005 di luar gaji pegawai. Namun ada beberapa sumber pendanaan lain seperti dari BTT.

"Anggaran tersebut masih di luar gaji pegawai yah. Kita menerimanya di angka tersebut untuk di 2026 ini," kata dia.

2. Sekda sebut pembelian radar menggunakan uang BTT

Ilustrasi bencana alam di Indonesia (Unsplash.com/ Iqro Rinaldi)

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran kedaruratan bencana sebesar Rp200 Miliar. Anggaran ini disiapkan melalui Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2025, dan nantinya bisa digunakan untuk membeli alat kebencanaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, anggaran tersebut sudah siap digunakan, baik untuk penanganan kebencanaan dan proses mitigasi guna meminimalisir dampak bencana.

"Anggaran tanggap darurat bencana itu ada BTT, itu ready (siap) untuk digunakan kapan saja, dimana saja, dan bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi untuk antisipasi dan mitigasi bencana juga," kata Herman saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (10/11/205).

3. Jabar selama ini tidak memiliki radar khusus kebencanaan

ilustrasi bencana alam (pexels.com/Long Bà Mùi)

Pembelian alat berat dan perlengkapan mitigasi lainnya, kata Herman perlu dilakukan karena sampai saat ini Provinsi Jabar masih kekurangan peralatan tersebut. Dia memastikan, nantinya bisa dibeli menggunakan anggaran BTT.

"Diharapakan ini bisa dimanfaatkan apabila ada bencana. Sehingga penanganan bencana bisa cepat dan optimal. Dan Pak Gubernur juga, sudah memberikan arahan agar secepatnya melengkapi alat berat," ungkapanya.

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana membeli radar pendeteksi bencana untuk menguatkan proses mitigasi. Nantinya, radar akan dioperasikan langsung oleh BMKG Stasiun Geofisika Bandung, dan ditargetkan terwujud pada 2026.

"Karena selama ini nggak punya radar (pendeteksi bencana). Jadi di 2026, kita Pemda Jabar akan memiliki radar," kata Dedi belum lama ini.