9 Daerah Baru di Jabar Belum Juga Terwujud, Begini Kata Bima Arya

25 Des 2024, 19:00 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (dok. Kemendagri)

Bandung, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membeberkan beberapa penyebab sembilan calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) belum juga terwujud. Padahal, usulan pemekaran daerah ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun kemarin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bima Arya mengatakan, pemekaran daerah ini usulannya total ada sebanyak 337 yang masuk di Kemendagri. Dari jumlah tersebut, ada yang memiliki dokumen persyaratan yang lengkap dan ada yang belum meyakinkan. Sementara untuk Jawa Barat berdasarkan data yang diterimanya sudah lengkap.

"Kalau lihat dari Jawa Barat data-datanya cukup lengkap gitu ya, dan ada alasannya di situ ya. Beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan juga seperti itu," ujar Bima saat ditemui di Bandung, Selasa (24/12/2024) malam.

Adapun sembilan daerah itu ialah Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Subang Utara.

1. Pemekaran daerah akan dikaji terlebih dahulu

Wamendagri Bima Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Pembangunan Nasional dan Daerah (Dok. Kemendagri)

Kemudian, Bima mengungkapkan, pemekaran ini nantinya juga akan tetap dibahas secara bertahap di Kemendagri. Artinya tidak semua usulan pemekaran wilayah ini disetujui secara bersamaan. Sebab harus ada kajian dan perhitungan biaya untuk daerah otonom baru.

"Tidak mungkin semuanya itu kami penuhi, karena pasti akan membutuhkan biaya yang besar. Nah karena itu, kalaupun kemudian nanti ada yang disetujui, tentu itu bertahap, dan harus ada skala prioritas," jelasnya.

Di sisi lain, Kemendagri juga kini tengah menyusun desain besar otonomi daerah, untuk mengetahui skala prioritas atau usulan pemekaran mana saja yang akan disetujui nantinya.

"Idealnya jumlah atau formasi provinsi, kota, kabupaten, seperti apa, desain seperti apa, nah baru kemudian disesuaikan. Tapi saya kira belum dalam waktu dekat begitu ya," kata Politisi PAN itu.

2. Kemendagri masih melakukan pendalaman

Wamendagri Bima Arya sebut program makan bergizi gratis mulai diterapkan pada Januari 2025. (Dok. Humas Kemendagri).

Kemendagri, dikatakan Bima, kini tengah fokus untuk revisi Undang-undang Pilkada di tahun depan ini. Sehingga, pembahasan pemekaran daerah belum bisa dipastikan terealisasi pada tahun depan. Hal ini termasuk usulan dari Jabar.

"Jadi ini masih kita analisis, masih kita dalami, dan nantinya kita nanti lihat hasil kajian desain besar otonomi daerah," ucapnya.

3. Kemendagri juga kini tengah melakukan penghematan

Wamendagri Bima Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Pembangunan Nasional dan Daerah (Dok. Kemendagri)

Disinggung soal kemungkinan pembahasan kajian pemekaran daerah ini apakah masih memungkinkan dilakukan tahun depan, Bima menegaskan masih belum bisa memastikan karena saat ini Kemendagri juga tengah berhemat.

"Belum bisa dipastikan, kan sekarang kita juga melakukan penghematan. Jadi di Kementerian Dalam Negeri fokus untuk efisiensi menghemat rapat-rapat, menghemat perjalanan dinas dan lainnya," kata dia.