36 Ribu Honorer di Jabar Belum Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah

22 Mei 2023, 15:15 WIB

Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/Jojon

Bandung, IDN Times - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat (BKD Jabar) mencatat adanya 52 ribu tenaga honorer di wilayah Jabar. Dari jumlah ini, sekitar 36 ribu belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) di tahun 2023.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Jabar, Ahmad Nurhidayat mengatakan, dari 52 ribu honorer yang ada di Jabar, 1.761 di antaranta ialah tenaga kesehatan atau Nakes, guru 10.797 orang, penyuluh 1.532 orang, pranata komputer 508 orang, dan administrasi teknis lainnya ada 29.488 orang.

"Kalau untuk jumlah PPPK yang ada di kita yang sudah diangkat sampai 2023, itu ada 16 ribu, untuk guru 15 ribu, nakes 700, dan teknis 100," ujar Ahmad saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/5/2023).

1. Pemprov Jabar siapkan skenario agar honorer tetap digaji

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Merespons banyaknya jumlah honorer yang belum diangkat, Pemprov Jabar kini membuat beberapa skenario untuk menentukan nasib kedepannya sebelum masa berakhir di bulan November 2023 berdasarkan Kemenpan nomor 8 tahun 2018.

Adapun beberapa skenario yang akan diambil yaitu menyiapkan lewat Pengadaan Barang dan Jasa (PBD).

"Jadi nanti temen-temen ini (non-ASN) akan didaftarkan di PBJ (pengadaan barang dan jasa) dan dimasukkan kedalam etalase jasa, sehingga nanti itu akan diberikan nomor induk berusaha masing-masing. Tapi Itu untuk perorangan," ungkapnya.

2. Honorer jasa kebersihan tetap menggunakan pihak ketiga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Sedangkan, untuk beberapa honorer dalam bidang jasa seperti cleaning service dan beberapa unit jasa lainnya akan melalui pihak ketiga. Di mana nantinya perusahaan swasta akan memegang unit jasa tersebut.

"Tetapi untuk jasa seperti keamanan, OB, ataupun kebersihan, itu melalui pihak badan usaha atau pihak ketiga untuk menangani hal tersebut dan semuanya itu masuk ke dalam PBJ," katanya.

3. Wagub Uu dorong kabupaten dan kota prioritaskan honorer nakes dan pendidikan

Ilustrasi guru honorer. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

Kemudian, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menimbau agar para bupati dan wali kota di Jabar tetap memprioritaskan honorer menjadi PPPK, baik itu tenaga kesehatan, guru dan beberapa unit honorer lainnya.

"Karena dalam aturan, yang dijadikan prioritas itu adalah tenaga pendidikan, kesehatan, lokasi yang memungkinkan. Kalau pun mereka masih belum diprioritaskan oleh bupati/wali kota, mungkin kami akan datang kembali kepada pemerintah pusat," kata dia.