Sengkarut PPDB, Anies Ingin Perbanyak Bangku di SMP dan SMA Negeri
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia menjadi persoalan di mana sistem zonasi membuat banyak orang tua siswa berlaku curang. Tak sedikit yang menitipkan anaknya pada kartu keluarga masyarakat dekat dengan sekolah tertentu. Alhasil warga sekitar yang lebih berhak tak sedikit yang justru gagal masuk sekolah.
Persoalan ini pun mendapat perhatian dari mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan. Bakal calon presiden ini menuturkan bahwa persoalan PPDB yang tak kunjung selesai tiap tahun karena jumlah bangku di sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) tidak sama.
"Salah satu masalahanya karena bangku di sekolah kita ini seperti piramida. Jadi semakin rendah jenjang pendidikannya maskin tinggi, sedangkan makin tinggi jenjangnya baku sekolah semakin sedikit," kata Anies dalam Dialog Rakyat yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Minggu (6/8/2023).
1. Bangku sekolah di setiap tingkatan tidak merata
Siswa dan wali murid berkonsultasi dengan petugas pusat layanan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA 7 Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2019). ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaKondisi ini, lanjut Anies, diperlihatkan ketika banyak sekolah dasar negeri (SDN) yang kemudian siswanya tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Hal serupa terjadi saat siswa yang lulus dari SMP tidak bisa masuk ke SMA Negeri.
"Ini membuat pendidikan siswa itu tidak bisa sampai tuntas karena ada perbedaan bangku sekolah di SD sampai SMA. Seharusnya ketika mereka masuk kelas 1 SD ini sudah ada kepastian agar bisa lulus dari SMP (negeri) dan SMA (negeri)," kata Anies.
2. Pendidikan anak Indonesia harus berkualitas dan tuntas
Ilustrasi siswa sekolah (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)Menurutnya, untuk sebuah negara bisa maju maka anak-anak sekarang harus bisa mendapatkan pendidikan yang merata. Bukan hanya mereka yang punya uang, tapi anak yang berasal dari masyarakat kurang mampu wajib mengemban pendidikan secara berkualitas dan tuntas.
Anies menganalogikan sistem pendidikan haru seperti eskalator. Ketika anak tersebut masuk ke SD kelas 1, dia harus sudah bisa naik terus sampai selesai atau tuntas, tanpa ada hambatan.
"Jangan sampai lulus hanya sebagian saja, dan seringkali prblem ini tidak kita selesaikan dengan tuntas," kata dia.
3. Pemprov Jabar temukan kecurangan pemalsuan KK dalam PPDB
(Ilustrasi). Siswa dan wali murid berkonsultasi. ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaDinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tengah menyelidiki soal adanya 89 dugaan kasus pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Puluhan kasus ini ditemukan di 28 sekolah.
Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh tim Disdik bersama dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Dugaan pemalsuan ini pun terjadi tidak hanya dalam satu kota saja.
"Terkait temuan itu (89 kasus) sekarang tim sedang mengkaji, untuk sindikat atau tidak, kami belum bisa memastikan tapi yang jelas ini tidak terjadi dalam satu kota ada di 15 kabupaten/kota," ujar Wahyu di Kantor Disdik Jabar, Kamis (3/8/2023).
Wahyu menjelaskan, dugaan pemalsuan data yang dilakukan para terduga pelaku tergolong canggih, mereka mengedit QR Code yang tertera di dalam KK yang mengarahkan pada situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) palsu.
"Jadi QR Code itu bukan dari Disdukcapil. Mereka buat QR Code tersambung ke URL seolah Disdukcapil. Sehingga, verifikator ketika melihat benar ada tanda ceklis," ungkapnya.
Baca Juga: Disdik Jabar Bakal Selidiki Dugaan Sindikat Pemalsuan KK PPDB 2023
Baca Juga: Lari Pagi di Lapangan Gasibu, AHY Jadi Pusat Perhatian Emak-emak
