2. Menuai banyak dinamika

unsplash.com/@pawel_czerwinski

Mantan wali kota Bandung ini menuturkan, peraturan mengenai rokok dalam bentuk apa pun tidak mudah. Sebab dalam aturan ini tidak hanya akan menentukan satu hal yang berkaitan dengan tempat penjualan rokok semata, tapi banyak hal lain termasuk dengan tindakan yang bisa diberikan kepada mereka yang menjual.

"Beri kami waktu untuk mengubah ini (perda) menjadi pergub, karena aturan itu jadi langkah aktif," paparnya.

Baca Juga: Perda Baru Mengenai Aturan Penjualan Rokok di Jabar Masih Diragukan

Baca Juga: Naik Sepeda Motor Sambil Merokok, Ada Sanksi Hukumnya Lho!

3. Aturan seperti ini bukan barang baru

pexels.com/irina iriser

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi pesimistis dengan implementasi peraturan daerah (Perda) baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengenai aturan penjualan rokok maupun tempat khusus untuk masyarakat merokok. Sebab aturan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan hingga pemerintah pusat.

Namun, kebijakan tersebut sangat minim implementasi sehingga aturan yang ada nampak tidak terasa pada aktualisasi di lapangan.

Terkait dengan izin penjualan rokok yang diusung dalam perda baru, Yogi mengimbau Pemprov Jabar agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebab implementasi di daerah menjadi kunci agar perda ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Meskipun, Yogi melihat masih banyak pemerintah daerah yang masih menjadikan penjualan rokok sebagai salah satu pendapatan daerah yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi ada pemerintah kabupaten/kota yang memungkinkan menolak implementasi dari perda baru.

"Semua butuh perhatian dari pemerintah daerah, tidak bisa hanya dari pusat saja. Saya agak pesimis dengan peraturan daerah tentang rokok ini," ujar Yogi saat dihubungi.

Baca Juga: Cukai Rokok Masih Jadi Salah Satu Pendapatan Terbesar di Indonesia