Perda Baru Mengenai Aturan Penjualan Rokok di Jabar Masih Diragukan
Pixabay/ geralt
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi pesimistis dengan implementasi peraturan daerah (Perda) baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengenai aturan penjualan rokok maupun tempat khusus untuk masyarakat merokok. Sebab aturan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan hingga pemerintah pusat.
Namun, kebijakan tersebut sangat minim implementasi sehingga aturan yang ada nampak tidak terasa pada aktualisasi di lapangan.
1. Harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kota
IDN Times/MahendraTerkait dengan izin penjualan rokok yang diusung dalam perda baru, Yogi mengimbau Pemprov Jabar agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebab implementasi di daerah menjadi kunci agar perda ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Meskipun, Yogi melihat masih banyak pemerintah daerah yang masih menjadikan penjualan rokok sebagai salah satu pendapatan daerah yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi ada pemerintah kabupaten/kota yang memungkinkan menolak implementasi dari perda baru.
"Semua butuh perhatian dari pemerintah daerah, tidak bisa hanya dari pusat saja. Saya agak pesimis dengan peraturan daerah tentang rokok ini," ujar Yogi saat dihubungi, Senin (25/3).
2. Penegakan hukum harus dilakukan
IDN Times / Aan PranataMenurut Yogi, aturan penjualan rokok seperti tidak boleh menjual kepada anak di bawah 18 tahun sebenarnya sudah disosialisasikan. Sayangnya masih banyak penjualan khususnya yang para pengecer yang tetap menjual rokok kepada mereka yang belum cukup umur.
Musababnya, tidak ada aturan tegas yang bisa membuat para penjual ini jera. Selama ini pemerintah hanya mengimbau, sedangkan imbauan jelas akan diacuhkan para penjual karena tidak berdampak negatif kepada mereka saat menjual rokok pada anak-anak.
"Kalau imbauan kan jadinya sesuka hati saja. Pas mereka ketahuan menjual (ke anak di bawah umur) ya dibiarkan saja, tidak ada tegas-tegasnya," ujar Yogi.
3. Dana dari cukai rokok seharusnya bisa tarik ke daerah
https://blog.chocchildrens.orgDi sisi lain, Yogi menilai Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebaiknya bisa melakukan komunikasi ke pemerintah pusat terkait dengan dana yang didapat dari cukai rokok. Dana cari cukai ini tidak sedikit dan selama ini sangat minim diimplementasikan pada infrastruktur kesehatan di daerah.
"Contoh cukai rokok untuk infrastruktur kesehatan kemarin ada di daerah yang membangun rumah sakit paru-paru dari anggaran tersebut. Nah cara seperti ini bisa dilakukan juga di daerah lain di Jabar," papar Yogi.
4. Pemprov Jabar punya tiga perda baru
IDN Times/Debbie SutrisnoPekan kemarin, Pemprov dan DPRD Jabar telah menyetujui tiga Perda baru, yang salah satunya terkait kawasan tanpa rokok. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut pengaturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
"Hari ini kita punya perda yang sangat kuat terkait masalah rokok, pengaturan lokasi tempat penjualan, dan lain- lain, sehingga kita Provinsi yang maju dalam menjaga generasi muda dari zat- zat adiktif," kata dia.
Diharapkan dengan adanya pengaturan, akan terwujud lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dua Perda lainnya yakni mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kemudian Perda terakhir adalah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Pengaturan dimaksudkan agar pembudidaya ikan dan petambak garam di daerah Provinsi Jawa Barat memiliki akses dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan, kelembagaan, informasi, dan jaringan pemasaran.
