Ridwan Kamil: Data Kasus Amburadul Jadi Pemicu PPKM Tak Efektif
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam peresmian program PUSPA di Cikarang, Kabupaten Bekasi. IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat turut menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dirasa tidak efektif. Penyebabnya, angka kasus COVID-19 secara harian yang dirilis pemerintah justru memperlihatkan tren buruk karena terus memecahkan rekor.
Emil menyebutkan, selama ini acuan dalam menganalisa sebuah kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah kasus baru per hari. Sayangnya, data kasus yang selama ini dirilis setiap harinya masih kurang tepat.
"PPKM ini data kurang tepat dari sisi kasus. Misalnya di Jabar ada 3.000 kasus baru padahal 2.000 kasus itu merupakan data lama," ujar Ridwan Kamil saat meresmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).
1. Perbaiki data dulu sebelum tentukan kebijakan
Infografis PPKM Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 (IDN Times/Rikha Khunaifah Mastutik)Dia menuturkan, perbaikan data harus diperbaiki lebih dulu. Jangan sampai ada data lagi yang salah dimasukkan setiap harinya.
Emil menuturkan, saat ini saja masih ada sekitar 10.000 kasus di Jabar yang belum dipaparkan oleh pemerintah. Dikhawatirkan angka itu nantinya akan dikeluarkan sekaligus dan menjadi lonjakan signifikan dalam rilis yang dijabarkan pemerintah.
"Data ini jangan sampai salah karena untuk menganalisas," kata dia.
2. Kedisplinan protokol kesehatan terus ditegakkan
Warga mendengarkan arahan dari pihak kepolisian tentang protokol kesehatan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (14/9/2020). Pihak Kepolisian, Satpol PP dan TNI gencar melaksanakan patroli yustisi untuk menyadarkan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebarab COVID-19. ANTARA FOTO/Adwit B PramonoDi sisi lain, Emil memastikan bahwa penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Jabar semakin ketat. Dalam dua pekan terakhir saja sedikitnya ada 9,6 juta orang yang ditegur oleh aparat karena tidak patuh menerapkan protokol kesehatan.
Mulai dari mereka yang tidak menggunakan masker maupun menjaga jarak. Untuk tingkat kedisiplinan dalam menggunakan masker saat ini angkanya dari dari 50 persen menjadi 83 persen. Selain itu angka jaga jarak di Jabar pun semakin membaik dari sebelumnya.
"Jadi kalau nonkasus ini angkanya semakin baik. Termasuk dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit," papar Emil.
Mantan Wali Kota Bandung ini pun menyebut, berdasarkan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, akan ada penguatan untuk pendisiplinan dari TNI dan Polri selama PPKM diberlakukan
3. Presiden Jokowi geram karena pelaksanaan PPKM ternyata tidak efektif
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)PPKM di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam rapat terbatas yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Baca Juga: Ini Alasan Istana Baru Unggah Arahan Jokowi soal PPKM pada Minggu
Baca Juga: Dua Minggu PPKM Berjalan, Ini Hasil Evaluasi Satgas COVID-19
