Organda Jabar Sebut Kepastian Larangan Mudik Tidak Adil
Ilustrasi mudik. IDN Times/Dini Suciatiningrum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Dewan Pengurus Daerah Organisasi Angkatan Darat (Organda) Jawa Barat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas moda trasnportasi pada 6-17 Mei 2021. Organda menilai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan itu tidak adil.
Wakil Sekretaris DPD Organda Jabar Ifan Nur Mufidin menuturkan, pihaknya mencatat ada sekitar 44.900 angkutan umum yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Rinciannya yaitu 11.400 Angkutan Kota Antar-Provinsi (AKAP), 9.500 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota sebanyak 24.000 se Jawa Barat. Dari angka tersebut, Organda Jabar menyebut hanya 20 persen yang beroperasi di masa pandemi COVID-19 ini.
"DPD Organda Jabar sangat kecewa terhadap keputusan yang disampaikan pemerintah tersebut, karena sebetulnya saat ini kerumunan-kerumunan orang sudah banyak terjadi, seperti halnya di pabrik-pabrik sudah mulai buka, pasar kalau mau jujur orang sudah berdesak-desakan, beberapa tempat hiburan juga sudah dibuka yang sebetulnya tidak bisa kita awasi dengan maksimal," ujar Ifan Nur Mufidin saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).
1. Seharusnya mudik dibolehkan asal protokol kesehatan diperketat
Warga mendengarkan arahan dari pihak kepolisian tentang protokol kesehatan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (14/9/2020). Pihak Kepolisian, Satpol PP dan TNI gencar melaksanakan patroli yustisi untuk menyadarkan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebarab COVID-19. ANTARA FOTO/Adwit B PramonoDia mengatakan, untuk mencegah penyebaran COVID-19, sebaiknya pemerintah membuat edaran penearpan protokol kesehatan dan tahapan pemeriksaan bagi penumpang secara ketat, ketimbang melarang beroperasinya angkutan umum secara total.
"Bila itu dilakukan, artinya penumpang yang naik kendaraan umum telah melewati pemeriksaan kesehatan secara maksimal," katanya.
Dilarangnya moda transportasi ini, ujar Ifan, juga memberikan efek domino bagi perputaran roda ekonomi di perkampungan. Padahal mudik Lebaran bisa berdampak baik bagi hidupnya UMKM di daerah.
2. Aktivitas Organda sudah sangat berkurang sejak ada armada online
IDN Times/Irfan FathurohmanIfan mengatakan, sebelumnya eksistensi angkatan umum ini telah terhimpit dengan hadirnya transportasi berbasis online. Belum lagi dengan menjamurnya, angkutan penumpang ilegal.
Ditambah dengan COVID-19 ini, ada pembatasan dan pergerakan manusia. Memberatkan angkutan umum untuk bisa survive, banyak pengusaha angkutan umum yang gulung tikar.
"Jadi intinya DPD Organda Jabar meminta pemerintah meninjau ulang pelarangan mudik tersebut, bahkan mencabut pelarangan tersebut dengan memberikan protokol dan tahapan pemeriksaan kesehatan secara maksimal, sekaran kondisi ekonomi tidak berputar," ujarnya.
Menurutnya, saat ini pengusaha angkutan yang terus beroperasi tetap bertahan karena alasan kemanusiaan terhadap karyawan, juga demi menolong masyarakat kecil yang tak bisa mengakses kendaraan berbasis online atau tak memiliki kendaraan pribadi.
"Kami mendesak agar pemerintah meninjau ulang aturan tersebut, dan bahkan mencabut larangan tersebut," katanya.
3. Ridwan Kamil segera berkoordinasi terkait permintaan Organda Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan akan berkoordinasi terlebih dulu dengan pemangku kebijakan lainnya terkait larangan mudik ini. Terlebih dia telah menerima surat dan masukan dari berbagai pihak untuk mematikan angkutan transportasi di dalam provinsi masih bisa berjalan.
"Saya sudah menerima surat cinta ini dari berbagai pihak terkait aspirasi mereka (untuk larangan mudik)," paparnya.
Baca Juga: Mudik Dilarang, Dishub Jabar Waspadai Jalur Tikus Diperbatasan
Baca Juga: Warga Dilarang Mudik, Pemkab Purwakarta Buka Tempat Wisata
Baca Juga: Dishub Jabar Antisipasi Masyarakat Lakukan Mudik Dini
