Wagub Jabar Akan Bentuk Dewan Pengawas Pondok Pesantren
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul. Dok. Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyatakan akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP). Pembentukan DPP dilandasi sebagai upaya pengawasan langsung dari pemerintah.
"Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh," ujar Uu melalui keterangan resminya, Selasa (14/12/2021).
1. Akan banyak instansi dan ormas islam yang terlibat di DPP
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Dok Humas Pemprov Jabar)DPP ini nantinya akan melibatkan banyak pihak. Uu mengatakan, pihak terlibat itu mulai dari Kementerian Agama, kiai, sampai organisasi masyarakat Islam. Kemudian, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi.
Selain DPP, kata Uu, Tim Layak Santri pun harus menjadi prioritas. Tim ini nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
"Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah," ucapnya.
2. Rabu pekan ini akan mulai mengadakan rapat
Youtube Rungkad ChanelStrategi DPP ini akan mulai dilakukan rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung. Nantinya keputusan akan ditentukan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar.
"Minimal hari Rabu (15/12) nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar," ucapnya.
3. Orang tua diminta tidak termakan berita miring tengam pondok pesantren
IDN Times/Humas JabarUu meminta, masyarakat khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung.
"Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image-image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke ponpes. Yang (anaknya) sudah (masuk ponpes) pun, jangan merasa gerah," katanya.
4. Jumlah santri sekitar 4,8 juta di Jabar dipastikan aman
Dok.Humas JabarKeberlangsungan aktivitas santriwan dan santriwati di ponpes di Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, menurutnya, hal itu membuat moral dan etika para santri tetap terjaga. Dengan demikian, dirinya meyakinkan masyarakat bahwa ponpes di Jabar aman dan terkendali.
"Insya Allah ponpes di Jabar yang berjumlah 1.500 dan jumlah santri sekitar 4,8 juta aman, terkendali, tidak akan ada apa-apa. Karena di pesantren laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Artinya, akan terjaga moral dan etika," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Jabar Belum Siapkan Skenario Vaksinasi Booster Januari 2022
Baca Juga: Disdik Jabar Patuhi Permendikbud Tentang Penugasan Kepala Sekolah
