Epidemiolog Minta Pemkot Bandung Tak Asal Perketat AKB
Wali Kota Bandung Oded M Danial (IDN Times/Humas Bandung)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung sudah menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diperketat sejak 11 September 2020 hingga saat ini 8 November 2020.
Alih-alih membuat kasus virus corona (COVID-19) menurun, penerapan ini justru mengakibatkan peningkatan kasus. Hal ini dibuktikan berdasarkan data pusicov.bandung. go.id Pada 15 September 2020 lalu.
Di sana tercatat bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 kumulatif mencapai 1.007 kasus. Adapun hari ini, kasus terkonfirmasi COVID-19 kumulatif sudah mencapai 2.181 kasus.
1. Pemkot Bandung klaim peningkatan kasus berdasarkan tes masif dan pelacakan yang dilakukan
.jpg)
Ilustrasi corona (IDN Times/Arief Rahmat)Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisa Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, adanya peningkatan ini terjadi seiring dengan masifnya pengetesan serta pelacakan yang dilakukan.
"Kasus positif ditemukan karena pelacakan dan testing dilakukan, namun angka kasus positif aktif masih fluktuatif," ujar Ahyani saat dihubungi, Jumat (6/11/2020).
2. Epidemiologi minta Pemkot Bandung harus kumpulkan data tepat waktu
Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya ShaktiDihubungi terpisah, ahli epidemiologi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan, untuk meredam peningkatan kasus COVID-19, Pemerintah Kota Bandung harusnya mengimplementasikan aturan AKB yang diperketat itu.
Jika klaim peningkatan terjadi hanya karena pelacakan dan pengetesan secara masif, menurutnya hal itu sangat terbatas. Ia meminta aturan AKB harus dijalankan dengan benar dan berdasarkan kajian.
"Yang paling tepat adalah kita harus diperbaiki bagaimana mendapatkan data dan analisis data tepat waktu. Jadi sifatnya harus laporan tepat waktu sehingga kebijakan bisa diadaptasi," ujar Panji saat dihubungi, Minggu (8/11/2020).
3. Kebijakan penanganan corona harus responsif
.jpg)
Ilustrasi corona. IDN Times/Arief RahmatBagaimanapun kebijakannya, baik AKB dan PSBB menurut Panji, hal ini akan ditentukan pada kondisi penerapan yang terjadi di lapangan. Jika masih banyak kerumunan masa dan kelonggaran aturan maka akan berpotensi ada peningkatan kasus corona di Kota Bandung.
"Kebijakan harus responsif terhadap perkembangan epidemiologi, jadi kunci utama data harus tepat waktu," katanya.
4. Jam malam dan buka tetup jalan belum berjalan secara maksimal
(Simulasi event band selama AKB Kota Bandung) Humas Pemkot BandungIa menambahkan, kebijakan AKB yang diperketat di Kota Bandung terlihat masih kurang maksimal. Seperti penerapan buka tutup jalan yang di klaim dapat memecah kerumunan masyarakat justru hal ini membuat kerumunan terjadi di beberapa daerah lain.
Ia mencontohkan, di dekat rumahnya di daerah Sulanjana ada tiga klub malam yang hampir setiap malam ada kerumunan hingga dini hari. Hal ini membuktikan bahwa aturan jam malam tidak berlaku secara maksimal.
"Menutup jalan itu belum tentu tepat bisa saja itu memindahkan kerumunan ini harus di evaluasi saya tidak bilang ini jelek. Tapi harus di evaluasi untuk mencapai tujuan yang dihadapkan," kata dia.
Baca Juga: Kasus Corona Bandung Naik Akibat AKB Longgar? Pemkot Diminta Evaluasi
Baca Juga: UMK Bandung Kota Bandung 2021, Sekda: Mungkin Tidak Ada Perubahan
