Apindo Minta Tak Mogok Kerja, Buruh: Itu Hak Kami
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa, Roy Jinto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa, Roy Jinto menanggapi permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mendorong buruh menerima hasil UMK 2024 dan tidak melangsungkan aksi mogok kerja.
Roy Jinto mengatakan, aksi mogok kerja yang dilakukan buruh merupakan hak atas penolakan keputusan Pj Gubernur Bey Machmudin yang tetap menentukan UMK 2024 menggunakan PP 51 Tahun 2023. Usulan buruh pun tidak diakomodir oleh Pemprov Jabar.
"Unjuk rasa atau mogok hak temen-temen buruh, mogok dilakukan karena keputusan Pj Gubernur tidak berpihak kepada buruh, hanya menguntungkan pengusaha," ujar Roy melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2023).
1. Bey Machmudin tidak pro terhadap buruh
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurutnya, keputusan Bey Machmudin dalam menetapkan UMK 2024 sangat memaksakan dan turut menguntungkan perusahaan. Sehingga sangat wajar jika Apindo Jabar meminta para buruh tidak melangsungkan akai mogok kerja.
"Wajar Apindo meminta tidak mogok, karena kalau buruh tidak mogok, Januari nanti upah buruh sesuai keputusan Pj Gubernur naiknya dari 13 ribu. Wajar Apindo setuju dengan keputusan PJ Gubernur," katanya.
2. Apindo Jabar khawatir industri merugi
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik. IDN Times/Debbie SutrisnoSebelumnya, Apindo Jabar meminta buruh tidak melakukan mogok massal usai penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Aksi tersebut dianggap bakal merugikan industri yang kemudian berdampak kembali pada pekerjanya.
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik menuturkan, saat ini sudah banyak pabrik yang tutup baik secara permanen maupun relokasi ke provinsi lain. Salah satu persoalannya adalah nilai UMK di Jabar yang sudah tinggi.
"Marilah kita tanya ke diri sendiri, apakah masih relevan demo di tengah situasi begini (banyak pabrik tutup)?" kata Ning kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).
3. Industri di Jabar sudah mulai kesulitan dapat order
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu. IDN Times/IstimewaAkibat upah yang tinggi, maka harga produksi juga mengalami kenaikan. Dengan kondisi ini Ning sangat berharap tidak banyak aksi yang dilakukan buruh termasuk mogok massal. Karena nantinya produksi industri tidak berjalan dan ditakutkan membuat keraguan konsumen untuk membuat produk ke pabrik di Jabar.
"Upah tinggi membuat biaya produksi tinggi, sehingga customer ordernya lari ke daerah lain atau ke negara lain. Akibatnya di sini jadi banyak pabrik gak ada order terus tutup deh," katanya.
Apindo Jabar ingin para pengusaha menghentikan upaya relokasi ke provinsi atau bahkan negara lain. Dia pun ingin para investor menempatkan provinsi ini menjadi prioritas tujuan investasi, baik padat karya maupun padat modal.
Dari data yang dihimpun Apindo Jabar, setidaknya ada sekitar 28 perusahaan yang telah melakukan relokasi ke Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 110 ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidup.
"Perusahaan tersebut bergerak pada sektor alas kaki, tambang, garmen, makanan, dan lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Tuntutan UMK 2024 Ditolak Bey Machmudin, Buruh di Jabar Ngamuk
Baca Juga: Aksi Buruh Jabar Tolak UMK 2024 Berujung Penutupan Exit Tol Pasteur
