TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sengkarut PPDB, Anies Ingin Perbanyak Bangku di SMP dan SMA Negeri

Anies sebut persoalan ini harus segera diselesaikan

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia menjadi persoalan di mana sistem zonasi membuat banyak orang tua siswa berlaku curang. Tak sedikit yang menitipkan anaknya pada kartu keluarga masyarakat dekat dengan sekolah tertentu. Alhasil warga sekitar yang lebih berhak tak sedikit yang justru gagal masuk sekolah.

Persoalan ini pun mendapat perhatian dari mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan. Bakal calon presiden ini menuturkan bahwa persoalan PPDB yang tak kunjung selesai tiap tahun karena jumlah bangku di sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) tidak sama.

"Salah satu masalahanya karena bangku di sekolah kita ini seperti piramida. Jadi semakin rendah jenjang pendidikannya maskin tinggi, sedangkan makin tinggi jenjangnya baku sekolah semakin sedikit," kata Anies dalam Dialog Rakyat yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Minggu (6/8/2023).

1. Bangku sekolah di setiap tingkatan tidak merata

Siswa dan wali murid berkonsultasi dengan petugas pusat layanan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA 7 Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Kondisi ini, lanjut Anies, diperlihatkan ketika banyak sekolah dasar negeri (SDN) yang kemudian siswanya tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Hal serupa terjadi saat siswa yang lulus dari SMP tidak bisa masuk ke SMA Negeri.

"Ini membuat pendidikan siswa itu tidak bisa sampai tuntas karena ada perbedaan bangku sekolah di SD sampai SMA. Seharusnya ketika mereka masuk kelas 1 SD ini sudah ada kepastian agar bisa lulus dari SMP (negeri) dan SMA (negeri)," kata Anies.

2. Pendidikan anak Indonesia harus berkualitas dan tuntas

Ilustrasi siswa sekolah (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Menurutnya, untuk sebuah negara bisa maju maka anak-anak sekarang harus bisa mendapatkan pendidikan yang merata. Bukan hanya mereka yang punya uang, tapi anak yang berasal dari masyarakat kurang mampu wajib mengemban pendidikan secara berkualitas dan tuntas.

Anies menganalogikan sistem pendidikan haru seperti eskalator. Ketika anak tersebut masuk ke SD kelas 1, dia harus sudah bisa naik terus sampai selesai atau tuntas, tanpa ada hambatan.

"Jangan sampai lulus hanya sebagian saja, dan seringkali prblem ini tidak kita selesaikan dengan tuntas," kata dia.

Baca Juga: Disdik Jabar Bakal Selidiki Dugaan Sindikat Pemalsuan KK PPDB 2023

Baca Juga: Lari Pagi di Lapangan Gasibu, AHY Jadi Pusat Perhatian Emak-emak

Berita Terkini Lainnya