TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Keputusan MK Terkait Pilkada Penting untuk Demokrasi Indonesia

Akankan DPR menjegal keputusan MK?

Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Bandung, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) M Indra Purnama menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) penting dalam demokrasi Indonesia. Sebab, aturan ini makin mempermudah partai politik mengusung calon meski punya kursi lebih sedikit di legislatif.

"Saya melihat ada yang coba mengkerdilkan demokrasi dengan cara yang demokratis di mana pemilunya ada, pemilihnya tetap orang rakyat, tapi pasangan calonnya disiapkan oleh parpol dengan koalisi gemuk," kata Indra saat dihubungi, Rabu (21/8/2024).

1. Makin banyak sosok bisa mencalonkan diri

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Menurutnya, sebuah demokrasi dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) akan lebih terasa ketika masyarakat punya banyak pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka. Beda cerita ketika ada koalisi gemuk dalam pemilihan sehingga calon terbatas, artinya masyarakat dipaksa untuk memilih calon tersebut.

"Kita bisa dapatkan kader-kader terbaik termasuk dari partai politik," kata Indra.

2. Waspada penjegalan keputusan MK

Di sisi lain, saat ini DPR sedang membahas mengenai RUU Pilkada di Badan Legislatif. Pembahasan ini diperkirakan akan menganulir putusan MK dalam berbagai hal termasuk batas presentase partai politik mengajukan calon dan batas usia calon gubernur yang akan memudahkan langkah Kaesang maju dalam Pilkada.

"Hari ini ada percobaan untuk melawan keputusan MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi untuk menafsirkan proses konstitusi. Ini patut dipertanyakan siapa di balik ini sampai harus ada proses konsoldiasi di DPR," kata dia.

Berita Terkini Lainnya