TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPR Minta Pemerintah Percepat Relokasi Rumah Korban Bencana di KBB

Nasib warga korban bencana belum jelas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily. (Bangkit Rizki/IDN Times)

Bandung Barat, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR  RI TB Ace Hasan Syadzily mendorong percepatan relokasi rumah untuk korban longsor dan pergerakan tanah di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Dia mengatakan kebutuhan itu harus segera dipenuhi pemerintah.

"Saya sudah minta kepada BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mencairkan kebutuhan dasar mereka dan segera ditindaklanjuti lebih aktif lagi," kata Ace Hasan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin.

1. DPR RI minta BNPB beri perhatian khusus

(Bangkit Rizki/IDN Times)

Saat ini ada warga di dua wilayah di Bandung Barat yang kini nasibnya masih menggantung karena rumah mereka terdampak bencana pergerakan tanah dan longsor. Di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, tercatat ada 47 Kepala keluarga (KK) atau 169 jiwa yang terdampak pergerakan tanah dan harus direlokasi rumahnya.

Sementara di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor ada 30 rumah yang terdampak longsor sehingga harus direlokasi. Ada 436 jiwa yang terpaksa harus mengungsi sejak awal bencana yang membuat delapan orang tewas itu, dan hingga kini ada 120 jiwa yang bertahan di pengungsian karena tak memiliki tempat tinggal.

Ace Hasan mengingatkan BNPB dan pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap kondisi para korban bencana pergerakan tanah dan longsor di Bandung Barat itu.

"Saya sudah sampaikan kepada BNPB pertama tentu bagi para pengungsi untuk mendapatkan perhatian khusus, apalagi kemarin saat Idulfitri mereka menghadapi kesulitan," ujarnya.

2. Warga nilai pemerintah lambat

(Bangkit Rizki/IDN Times)

Kepala Desa Cibedug, Kecamatan Rongga Engkus Kustandi mengatakan warga yang terdampak bencana pergerakan tanah di wilayahnya hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah soal relokasi. Dia mengatakan hingga kini belum ditemukan lahan yang laik untuk dijadikan pemukiman.

"Relokasi belum selesai. Jangankan bangun rumah, lahan saja belum ada. Jadi warga masih mengontrak dan tinggal di rumah saudara," kata Engkus.

Pemerintah awalnya menyiapkan tiga alternatif lahan sebagai lokasi relokasi. Ketiga lahan tersebut yakni tanah carik desa di di Kampung Cimapag RT 03/04 Desa Cibedug, lahan milik PTPN VIII di Kampung Ciceuri RT 01/09 Desa Cibedug, dan lahan Perhutani di Kampung Cibali RT 4/15 Desa Cicadas.

Tinggal satu opsi lahan lagi yang berpotensi dipakai relokasi yakni eks lahan perkebunan teh Montaya milik PTPN VIII di Blok 20 Kampung Ciceuri RT 01 RW 09 Desa Cibedug.

Berdasarkan peninjauan Badan Geologi, tanah seluas empat hektar di lokasi itu cocok dipakai pemukiman karena tak punya potensi besar bencana longsor. Namun, pemakaian lahan tersebut terkendala administrasi.

Engkus menilai pergerakan Pemkab Bandung Barat terbilang lambat karena menurut informasinya sejauh ini hanya dilakukan surat-menyurat dengan manajemen PTPN. Padahal seharusnya diadakan pertemuan langsung untuk mempercepat prosesnya.

"Dari tiga lahan itu dua lokasi yakni Kampung Cimapag dan Kampung Cibali Desa Cicadas tidak memungkinkan dipakai. Karena yang satu rawan longsor, sedangkan satu lagi terlalu jauh karena beda desa. Jadi pengurusan lahan hanya melalui surat menyurat jadi lambat. Padahal harusnya Pemda dan BUMN bertemu langsung, jadi bisa cepat," ujar Engkus.

Berita Terkini Lainnya