TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

3 BUMD Jabar Dapat Sanjungan BPKP Soal Penerapan GCG

Implementasi GCG pada BUMD harus dipertahankan

(Istimewa)

Bandung, IDN Times - Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik/Governance, Risk, and Complient (GRC) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar.

Adapun tiga BUMD Milik Provinsi Jabar ini yaitu PT MUJ, PT Jasa Sarana, dan Jaswita. Apresiasi diberikan dalam Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD Untuk Kontribusi Optimal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang digelar BPKP Jawa Barat di Aula BPKP Jabar, Bandung, Kamis (26/9/2024).

1. GCG merupakan benteng

Pemberian sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Jawa Barat Adi Gemawan kepada Direktur Utama PT Jasa Sarana Indrawan Sumantri, disaksikan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah.

Sally berpesan agar implementasi GRC pada BUMD, BLU/BLUD Kesehatan dan BUMDesa dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari GRC pemerintah daerah.

"GRC bukan merupakan penghambat langkah bapak/ibu pimpinan dalam mengambil tindakan. Justru GRC menjadi benteng bapak/ibu dalam mengambil langkah strategis agar terjaga dari penyimpangan yang berpotensi pemanggilan oleh APH," kata Sally melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Penerapan GRC, kata Sally bisa memberikan manfaat pada meningkatnya kinerja perusahaan, meningkatkan kontribusi BUMD, mampu memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selain itu, mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.

2. Berharap implementasi GCG terus dipertahankan

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap apresiasi dan workshop yang digelar BPKP Jabar ini membuat pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes dapat semakin optimal, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian Jawa Barat.

"Saya berharap workshop ini bukan hanya menjadi tempat kita berdiskusi, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi kami semua. Tata kelola yang baik tidak hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga soal moralitas, kejujuran, dan komitmen kita untuk membangun daerah yang lebih baik," ujar Bey.

3. Jabar sudah memiliki Pergub khusus

Sementara itu Kepala Biro BIA Setda Jabar Lusi Lesminingwati mengatakan, selain evaluasi kinerja, Pemrov juga berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan dukungan BPKP.

"Kami memiliki Pergub 105/2020, dengan tagline GCGSIAP, dan komitmen untuk dilakukan penilaian GCG setiap tahun, dan dirangking. Ini sangat membantu karena penilaian GCG dari BPKP ada Area of Improvement (AoI). Ini kami pantau, sejauh mana BUMD melakukan tindak lanjut dan perbaikan AoI tersebut," katanya.

Inspektorat Jabar dan Biro BIA Setda Jabar memberikan apresiasi pada BPKP yang memberikan penghargaan pada BUMD. 

Diharapkan apresiasi ini dapat dilakukan setiap tahun sehingga dapat menambah semangat BUMD dan BLUD untuk meningkatkan kinerja dan GRC.

Baca Juga: Ahmad Syaikhu Ingin Jadikan Sukabumi Lumbung Suara di Pilgub Jabar

Baca Juga: Daftar Delapan Anggota DPRD Jabar Diganti karena Ikut Pilkada 2024

Berita Terkini Lainnya