SPBE Jadi Solusi Percepat Pelayanan Publik, Benarkah?
Indonesia akan punya Pusat Data Nasional tahun depan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan faktor penting dalam sistem informasi untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
SPBE hadir sebagai solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah pelaksanaan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada, seperti minimnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia.
Dalam percepatan implementasi SPBE ini, pemerintah turut membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang merupakan infrastruktur, pondasi dari SPBE, yang di mana nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.
1. Tim koordinasi SPBE yang sudah terbentuk jadi langkah yang baik
Terkait hal tersebut, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan mengatakan, perkembangan SPBE di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, meskipun masih banyak tantangan yang harus diperbaiki.
Salah satu hasil dari perkembangan SPBE di Tanah Air adalah sudah terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Nasional yang dikoordinatori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Terlepas dari perkembangan itu, Aris menyebutkan tantangan terbesar untuk menerapkan SPBE di seluruh wilayah Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
"Kalau ngomongin birokrasi di pemerintahan, SDM-nya kurang dan sulit. Memang kita harus akui, untuk mendapatkan kualitas SDM yang bagus dengan rate penghargaan, kita ngomongin gaji atau honor setara dengan ASN itu yang relatif lebih kecil, bahkan gajinya gak terlalu jauh beda dengan UMK misalnya."
"Tentu akan susah," kata Aris Kurniawan dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Harmonisasi Menuju Indonesia Maju, yang diselenggarakan oleh Sisiplus by Katadata Indonesia dan Kemkominfo di Jakarta, Selasa (5/12/2023).