Jawa Barat dan 175 Daerah Dapat Penghargaan Swasti Saba
Penghargaan ini jadi apresiasi dari pemerintah pusat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sebanyak 175 daerah menerima penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023. Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang digaanjar penghargaan Swasti Saba.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program sembilan tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong terwujudnya kondisi kabupaten/kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat.
“Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat” kata Maxi dalam acara Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan STBM 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023) malam.
1. Pekerjaan kesehatan jadi urusan pemerintah pusat hingga daerah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah. Menurut Muhadjir, pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.
“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir.
Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Pasalnya, semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
“Contohnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100 ribu penduduk. Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100 ribu penduduk yaitu kota Yogyakarta," ujar Budi Gunadi Sadikin.