Data Bisa Deteksi Bencana dan Selamatkan Nyawa Masyarakat
Pengelolaan data akan bantu pemerintah rumuskan kebijakan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Kehadiran Satu Data Indonesia (SDI) membuat pemerintah ke depannya dapat memutuskan kebijakan yang tepat. Bagaimana tidak, SDI merupakan sistem integratif dalam hal penanganan data.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menjelaskan, data bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya bencana serta menyelamatkan nyawa masyarakat.
“Contohnya di India, pemerintah mereka membuat aplikasi untuk mendeteksi banjir dan menggunakan kecerdasan buatan, lalu diolah semua datanya dan bisa buat prediksi satu pekan sebelum banjir datang sehingga penduduk di daerah itu bisa diungsikan terlebih dahulu,” tutur Nezar, dalam acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema Akselerasi Pelayanan Publik dengan Integrasi SPBE, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
“Prediksi ini bisa membuat banyak nyawa masyarakat diselamatkan,” katanya.
Menurutnya, dengan big data maka bisa didapat data geospasial, demografi, dan solusi integratif yang harus dilakukan hingga ke bantuan yang harus diberikan.
1. Pengelolaan dan pemanfaatan data akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga
Nezar menambahkan, pengelolaan data di Indonesia melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ibarat sebuah korporasi, Chief Data Officer adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertugas mengumpulkan data.
Sedangkan Kementerian Keuangan menjadi Chief Financial Officer, Kementerian Kominfo jadi Chief Technology Officer.
“Karena Dukcapil ada data-data penting dari daerah dan juga dikonsolidasi maka Kemendagri itu jadi Chief Regional Government Officer. Lalu terkait keamanan pemerintah bisa libatkan BSSN sebagai Chief Security Offficer serta BRIN jadi Chief Research Officer,” tutur Nezar.
Nezar menegaskan, SDI akan memiliki kualitas data yang lebih baik sehingga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.