Rapor Pendapatan Jabar Masuk Kategori Baik, Bapenda Enggan Terlena

12 Mei 2025, 13:00 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi menghitung rata-rata pendapatan (freepik.com/wirestock)

Intinya sih...

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi pengelolaan APBD Jawa Barat 2025 yang dinilai terealisasi secara maksimal.
Plt Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, menyatakan bahwa hasil ini merupakan kerjasama banyak pihak dan arahan dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Realisasi belanja hingga 2 Mei sudah mencapai 21,91%, sementara pendapatan daerah di angka 32,94%, menunjukkan kemampuan realisasi belanja tinggi dan pendapatan melebihi porsi belanja.

Bandung, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, turut mengapresiasi pengelolaan pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Sejumlah pendapatan dan belanja daerah dinilai telah terealisasi secara maksimal.

Merespons hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, mengatakan, catatan yang sudah ditorehkan merupakan buah kerjasama dan keterlibatan banyak pihak, termasuk arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Kami bertugas dalam urusan pengelolaan pendapatan tentu bertanggung jawab dengan realisasi. Sejauh ini semuanya berjalan baik, namun tentu ini berkat kerjasama banyak pihak stakeholder, termasuk masyarakat wajib pajak," ujar Deni, Sabtu (12/5/2025).

"Inovasi dan program harus bisa terus relevan, termasuk menjalankan arahan pimpinan, Pak Gub (Dedi Mulyadi)," lanjut Deni.

1. Raihan ini harus menjadi motivasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Dok. Humas Pemkab Purwakarta)

Deni kemudian membeberkan beberapa program untuk mengatrol pendapatan tersebut, seperti program yang saat ini sedang berjalan adalah pembebasan denda Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Evaluasi terhadap program ini terus dilakukan dari 20 Maret hingga berakhir nantinya di akhir Juni mendatang.

Sejauh ini, kata dia, hingga akhir April lalu, sudah ada sebanyak 1.701.288 kendaraan bermotor (KBM) yang mengikuti program tersebut. Rinciannya, kendaraan roda dua sebanyak 1.405.807 KBM, kendaraan roda empat sebanyak 295.481 KBM. Disinggung mengenai apresiasi dari Mendagri, Deni enggan berpuas diri.

"Ini adalah buah dari Kerjasama banyak pihak. Dukungan dan perhatian Pak Gub KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga berperan penting. Tentu apresiasi ini harus bisa jadi motivasi untuk lebih memaksimalkan kinerja," jelas Deni.

2. Mendagri sebut realisasi pendapatan di Jabar tinggi

Mendagri Tito Karnavian di Kemendikdasmen, Jumat (25/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 Ditjen Bina Keuangan Daerah pertengahan pekan lalu.

Berdasarkan data yang ditampilkan, realisasi belanja dan pendapatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia.

Catatan realisasi belanja hingga 2 Mei sudah mencapai 21,91 persen sementara dari sisi pendapatan daerah sudah di angka 32,94 persen. Angka itu menunjukkan kemampuan realisasi belanja yang tinggi, sementara pendapatan melebihi porsi belanja.

3. Raihan ini tidak bisa dibantah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Porsi itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Cadangan anggaran untuk hal yang tak terduga. Ia berharap catatan ini bisa diikuti oleh pemerintah provinsi lain agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Jawa Barat ini bagus, apresiasi saya Pak Gubernur, Pak Dedi (Mulyadi). Ini menunjukan prestasi, menunjukan kinerja yang baik, tak bisa dibantah. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar," jelasnya.

Secara total, data realisasi belanja APBD seluruh provinsi berada di angka Rp88,74 triliun pada 30 April 2025. Angka itu menurun dibanding periode yang sama pada 2024 lalu yang mencapai Rp102,1 triliun.

Jabar masuk ke dalam kategori tiga provinsi terbesar yang sudah mencapai pendapatan di atas 30 persen. Rata-rata provinsi lain berada di kisaran 24,33 persen dan belanja sebesar 15,02 persen.