Pemkab Bogor Siapkan Usulan Lanjutan Proyek Jalur Puncak II ke PUPR

16 Jul 2024, 15:06 WIB

Potret Puncak Bogor (unsplash.com/ammar_andiko)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menyiapkan berbagai dokumen sebagai usulan untuk menyegerakan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT). Pemkab pun sudah berkoordinasi dengan Wakil Presiden agar pembangunan ini bisa diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rohmat menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang menyiapkan usulan kepada KemenPUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jalur Puncak II.

"Pesan Pak Wapres yang penting adalah jalur ini menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur jadi ada efisiensi yang terjadi," kata Ajat dikutip dari ANTARA, Selasa (16/7/2024).

1. Dana pembangunan dari APBD Bogor tak akan cukup

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/ Syahrial)

Pembahasan mengenai Jalur Puncak II ini mencuat saat Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman Wapres di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan Jalur Puncak II sejak beberapa tahun silam mengingat APBD Kabupaten Bogor tidak cukup untuk pembangunan infrastrukturnya, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya bisa melakukan pembukaan jalan beberapa tahap melalui program Karya Bakti Skala Besar dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) melibatkan TNI.

Jalur Puncak II akan dibangun sepanjang 62,8 kilometer. Dari 62,8 kilometer itu, sepanjang 48,7 kilometer masuk wilayah Kabupaten Bogor dan 18,5 kilometer berada di wilayah Cianjur. Adapun dari 18,5 kilometer, sepanjang 15,5 kilometer menghubungkan Desa Warga Jaya, Kabupaten Bogor, dan Green Canyon di perbatasan Karawang.

Jalan tersebut akan dibangun di kawasan Sentul-Hambalang-Sukamakmur-Pacet-Cipanas. Area dengan panjang jalur 62,8 kilometer itu membutuhkan 115 hektar. Sebanyak 63 persen di antaranya merupakan hibah dari pemilik lahan.

Selain mengatasi kemacetan Jalur Puncak Cisarua, Jalur Puncak II diyakini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Sukamakmur.

2. Ingin kawasan wisata Puncak seperti 30 tahun lalu

ilustrasi suasana mudik di jalan raya Puncak Bogor (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali asri seperti 30 tahun lalu.

"Pak Wapres memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan dan beliau memberikan penekanan untuk terus dilakukan penataan sehingga kawasan Puncak bisa kembali asri seperti 20-30 tahun lalu," ungkap Asmawa.

Asmawa didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor melaporkan perkembangan penataan kawasan wisata Puncak yang dilakukan bersama sejumlah institusi lain sejak dua pekan terakhir setelah pemindahan pedagang kaki lima atau PKL ke Rest Area Gunung Mas.

"Kami juga melaporkan terkait progres penataan kawasan Puncak secara keseluruhan, baik apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama stakeholder terkait, termasuk dengan kebutuhan serta rencana pengembangan ke depan," kata Asmawa.

3. Relokasi pedagangan dilakukan bertahap

Radar Bogor

Ia juga menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL. Karena, kata dia, masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.

Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada Senin (24/6), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas. Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.