Pemekaran Pantura Subang Akhirnya Disepakati Bupati dan DPRD

06 Mar 2023, 15:09 WIB

Jalur utama Pantura. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Subang, IDN Times - Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang akhirnya menyepakati pemekaran wilayah Pantai Utara Subang. Hal itu pun ditegaskan lewat Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pekan lalu.

Kesepakatan itu pun diapresiasi Forum Pemekaran Pantura Subang. “SKB antara bupati dan DPRD sudah ditandatangani, tinggal di bawa ke provinsi,” kata Ketua Umum FP2S, Sudi Hartono saat dihubungi Senin (6/3/2023).

Menurutnya, pemekaran Daerah Otonomi Baru itu berdasarkan aspirasi masyarakat wilayah Pantura Subang. Seluruh tahapan untuk merealisasikan keinginan tersebut diakui sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

1. Bupati mendukung penataan wilayah lewat pemekaran

Abdul Halim/IDN Times

Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat mengungkapkan dukungannya dengan mengatakan pemekaran daerah sebagai upaya penataan wilayah. Tujuannya antara lain untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, penataan wilayah idealnya dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah agar pertumbuhan dan kemajuan tidak terpusat di satu tempat saja. “Implementasi penataan wilayah tersebut salah satunya berupa pemekaran daerah,” kata Ruhimat.

2. Paradigma masyarakat tentang pemekaran perlu diubah

Ilustrasi (IDN Times/Haikal Adithya)

Bupati mengaku ingin mengubah paradigma masyarakat yang menilai pemekaran daerah merupakan bentuk kegagalan pemerintahan daerah. Padahal, hal itu diakui tidak berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan daerahnya.

Ruhimat mengajak masyarakat melihat tujuan dari pemekaran daerah sebenarnya yaitu pemerataan pertumbuhan dan kemajuan. “Dampak positif bagi masyarakat juga akan lebih besar,” ujarnya meyakinkan.

3. Gubernur Jabar diyakini akan dukung pemekaran Subang

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam keterangan persnya, bupati menyebutkan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat dinilai masih timpang jika dibandingkan dengan provinsi lain. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan finansial bagi provinsi Jawa Barat lantaran memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

“Walaupun demikian, tak sebanding dengan jumlah dana alokasi umum yang diterima, lebih sedikit (dibandingkan provinsi lain),” kata Ruhimat. Karena itu, ia mengakui pemekaran daerahnya akan didukung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

4. Masyarakat memprotes proses pemekaran yang lamban

IDN Times/Istimewa

Sebelumnya, ratusan warga berunjuk rasa di Gedung DPRD Subang. Mereka menilai proses pemekaran Pantura Subang lamban sehingga mendesak DPRD Subang segera menandatangani SKB pemekaran Kabupaten Subang.

Massa dari perwakilan desa di wilayah Utara Subang itu menyampaikan tuntutannya melalui spanduk dan beberapa poster yang dibentangkan saat aksi. “Kesannya sekarang itu anggota dewan seolah-olah menolak tidak mau adanya pemekaran Kabupaten Pantura," kata salah seorang koordinator aksi, Lili Rusnali.