Pelaku UMKM Tekstil Harap Pemerintahan Baru Banyak Beri Stimulus
Bandung, IDN Times - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak industri yang tumbang yang membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi banyak daerah.
Persoalan iklim industri tekstil ini tidak berbeda jauh dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tekstil. Meski demikian, para pemain di sektor ini masih terus berinovasi agar mampu bersaing di tengah banjir impor produk TPT.
Perbaikan UMKM tekstil pasca-pandemik COVID-19 mulai dirasakan para pelaku usaha yang berdampak pada peningkatan penjualan mesin tekstil termasuk sablon. Hal ini juga yang coba ditangkap para pebisnis yang selama ini menjual mesin-mesin tekstil.
"Industri TPT secara besar ini memang permintaannya turun, permasalahannya sangat kompleks mulai dari upah, permintaan yang kurang karena persaingan negara lain. Jadi masalahannya bukan di industrinya, tapi dari sisi regulasi," kata Bryan Whildan Arsaha selaku ketua penyelenggara Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) di Kota Bandung, Rabu (6/11/2024).
1. TPT dalam negeri masih bisa bersaing dari segi kualitas
Dia menuturkan, untuk pelaku UMKM tekstil dan produk teksil sebenarnya punya kualitas yang baik dari sisi produk. Inovasi terus dilakukan mulai dari segi desain hingga produk yang lebih nyaman digunakan konsumen.
Menurutnya, Bandung sudah lama dikenal sebagai kawasan yang menjadi barometer pakaian, maka lewat IAPE diharapkan iklim industri pelaku UMKM tekstil harus bisa ditingkatkan.
"UMKM saya masih percaya dan bisa bersaing. Industri tekstil sepertinya perlu stimulus dan bantuan dari pemerintahan," kata dia.
2. Tapi tantangannya juga tinggi
Meski demikian, IAPE menilai bahwa industri pakaianl di Indonesia punya banyak tantangan karena semakin kompleksnya persaingan dan aturan yang ada sehingga harus ada bantuan dari pemerintah agar sektor ini tidak mati suri.
Salah satunya bisa dengan meningkatkan bussines hub yang mampu mempertemukan berbagai pemangku kebijakan sektor tekstil mulai dari lembaga pemerintah, para pelaku industri kreatif, hingga praktisi sektor TPT seperti garmen.
"Pameran ini juga harap bisa menumbuhkan iklim UMKM untuk bersama-sama membangun bisnis dan menjadi wadah edukasi, inovasi, yang berujung pada terciptanya transaksi dalam menggerakan perekonomian wilayah," kata dia.
3. Untuk industri tekstil di Jabar kurang ramah pada pekerja
Di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di perusahaan sektor produksi garmen dan tekstil Jawa Barat (Jabar). Ada sebanyak kurang lebih 3.500 anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar ikut terdampak.
"Anggota KSPSI dari awal tahun 2024 sampai sekarang sudah ada kurang lebih 3.500 di-PHK dari sektor perusahaan-perusahaan produksi tekstil dan garmen," ujar Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto, Senin (28/10/2024).
Meski begitu, Roy memastikan, kondisi pesanan dari para pembeli di sektor garmen dan produksi tekstil cenderung mengalami penurunan sejak beberapa bulan kemarin. Bahkan, menurutnya hal ini turut dialami buruh di Jawa Tengah.
"Memang tahun ini (kasus PHK) agak banyak di Jateng. Ini persoalannya cuma gak ada order, dan di Jabar sama karena tidak ada order," kata dia.
