Pejabat dan Aparat Penegak Hukum Banyak Titip Kursi di PPDB 2024 Jabar

06 Jul 2024, 18:50 WIB

Plh Kepala Disdik Jawa Barat, Ade Afriandi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mendapati oknum pejabat, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hendak menitipkan kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Plh. Kepala Disdik Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titipan kursi ini dilakukan para pejabat dan APH hingga LSM dengan langsung meminta kepadanya hingga satuan pendidikan.

"Bukan ditemukan, tapi ada (mencoba menitipkan). Jangankan ke kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah juga ada, ke saya juga ada (yang mencoba menitipkan), itu juga lengkap ya dari APH sampai juga ormas, LSM," ujar Ade, Sabtu (6/7/2024).

1. Satu pejabat mencoba titip kursi hingga ratusan peserta

Ilustrasi PPDB (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Ade menuturkan, dalam praktiknya para oknum ini mencoba menitipkan beberapa orang ke sekolah tertentu. Meski begitu, praktik ini sendiri bisa dicegah selama proses PPDB tahap I dan dua yang telah selesai digelar sejak akhir 3 Juni hingga 5 Juli 2024.

"Tapi ada yang satu orang itu (menitipkan) 168 calon siswa. Ada yang satu orang titipanya 10 siswa, ada yang 20, ada yang 40, ada yang seratusan," katanya.

2. Disdik Jawa Barat akan sampaikan fenomena ini ke Pj Gubernur Jabar

PPDB SMAN 5 Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan kondisi ini, Ade mengatakan, Disdik Jawa Barat akan melangsungkan rapat evaluasi bersama dengan Kantor Cabang Dinas (KCD), dan lainnya untuk mencatat semua laporan kecurangan yang nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Kami akan menyampaikan titipan dari siapa, dari pejabat mana, ada berapa orang. Kami akan menyampaikan agar pimpinan mengetahui, siapa saja yang selama ini menjadi bagian dalam titip-menitip dalam rekomendasi," katanya.

3. Bey pastikan laporan kecurangan ini akan disampaikan ke Kemendikbudristekdikti

PPDB SMAN 5 Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin akan melaporkan hasil evaluasi PPDB tahap I ke Kemendikbudristekdikti. Kasus pemalsuan KK dan masih adanya label sekolah favorit diharapakan menjadi catatan untuk kementerian.

Menurutnya, selama proses PPDB Jabar tahap I kemarin kecurangan berupa pemalsuan KK ditemukan di beberapa sekolah yang labelnya masih favorit. Hal itu dipastikannya akan dilaporkan langsung ke Mendikbudristekdikti, Nadiem Makarim.

"Kami akan laporkan ke Kemendikbudristekdikti bahwa tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya? Tapi ternyata paradigma itu masih tidak bisa, tidak mudah mengubah sekolah favorit," ujar Bey, Selasa (25/6/2024).

Dalam PPDB 2024 ini Pemprov Jabar serius memberantas jual beli kursi dan siswa-siswi titipan. Hal ini diperkuat dengan adanya penandatanganan fakta integritas Pemprov Jabar bersama OPD dengan Aparat Penegak Hukum, panitia dan satuan pendidikan.

Disdik Jabar sendiri telah menganulir 225 pendaftar yang melakukan kecurangan selama PPDB tahap I dan dua. Meski begitu angka ini bisa saja bertambah, karena saat ini satuan pendidikan masih melakukan verifikasi faktual.