KSPSI Jabar Curigai Isu PHK Dibuat Pengusaha Demi Tekan Upah 2023

Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto berpendapat, semua yang diungkapkan para pengusaha ke publik soal PHK merupakan isu yang berpotensi mendesak pemerintah untuk tidak menaikan upah buruh pada 2023.

"Ini sengaja memang terus disuarakan (pengusaha) dan disampaikan ke media karena ini menjelang penetapan upah minimum tahun 2023. UMP akan ditetapkan 21 November dan UMK ditetapkan 30 November 2022," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Bahkan, Roy mengatakan, peristiwa ini juga sering terjadi selama beberapa tahun kemarin. Isu soal PHK dan perusahaan banyak yang tutup diyakininya merupakan cara pengusaha untuk menekan pemerintah agar tidak menaikan upah kelas buruh.

"Pemberitaan ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, tapi setiap tahun menjelang penetapan upah minimum selalu ada pemberitaan yang mengatakan akan terjadi PHK dan lainnya," ungkapnya.

Ketika pengusaha menggemborkan isu soal PHK dan penutupan pabrik. Roy menganggap, hal itu merupakan cara agar mendapatkan simpati dari pemerintah. Hal itu nantinya juga akan mempengaruhi keputusan UMP dan UMK di 2023.

Mengenai soal data PHK, KSPSI Jabar mencatat dari Januari sampai November ada sekitar 2.000 orang karyawan tetap yang mengalami pemutusan kerja. Data itu disampaikannya belum sampai puluhan ribu.

"Ini selalu dibuat seperti agar menekan psikologis dan menekan pemerintah agar tidak menaikkan umpah minimum," ucapnya.

Roy menduga data ratusan ribu PHK dan perusahaan tutup merupakan akumulasi data dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, karyawan kontrak yang dikeluarkan juga dimasukkan dalam data tersebut.

"Di industri tekstil, garmen itu banyak karyawan kontrak. Jangan-jangan yang habis kontrak mereka hitung PHK juga. Makanya ini perlu diverifikasi dan validasi," kata dia.

Salah satu asosiasi pengusaha yang menyuarakan soal PHK yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka mencatat sebanyak 73 ribu karyawan terkena PHK dari Januari - pertengahan Oktober 2022.

Adapun data itu belum termasuk angka dari perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo. BPJS sendiri telah mencatat adanya ratusan ribu pekerja yang telah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Sedangakan JHT 100 persen adalah untuk karyawan yang telah resign atau terkena PHK.

Angka PHK ini juga dikhawatirkan akan terus naik, karena terjadinya pengurangan order baik di textile, garment, maupun sepatu di tahun depan. Mengenai keadaan itu, Apindo Jabar juga akan mengumpulkan data-data untuk membuat kajian dan evaluasi yang lebih komprehensif, serta berkoordinasi kembali di internal pengusaha sebelum menyampaikan dan mendiskusikannya lebih jauh dengan pemerintah.

Selain itu, pengusaha juga menyinggung tentang ketakutan adanya kenaikan Stuktur dan Skala Upah (SUSU) yang pada tahun lalu besarannya ditentukan oleh pemerintah dan itu memberatkan pengusaha.

"Saya yakin situasi investasi dan dunia usaha sangat sedang tidak baik-baik saja, order yang tiba tiba berkurang 50 persen di tahun depan untuk sector sepatu, dan garment, jadi pertarungan hidup mati serius," ujar Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik dalam pertemuan dengan para pengusaha di Bandung, Kamis (27/10/2022).

Ning mengungkapkan, dengan kondisi ini Pemerintah Provinsi Jabar juga tidak akan gegabah dan tidak akan mengambil langkah-langkah yang semakin melemahkan dunia usaha dan menambah jumlah pengangguran.

Kemudian, dia menambahkan, pengusaha harus tetap optimis, namun tidak lupa tetap mawas diri dan realistis.

"Pengusaha juga dituntut untuk menelorkan ide-ide serta membangun flexibilitas sehingga terdapat endurance atau daya tahan dalam menghadapi ‘guncangan usaha dan ekonomi’ dari waktu ke waktu," kata dia.