Kasus Timah, Harvey Mengaku Tak Pernah Nikmati Rp271 Triliun

Saat ini, Harvey mengaku masih kesulitan mencari pembenaran untuk saksi ahli lingkungan yang bersaksi di persidangan. Pasalnya dari informasi yang ia dapat, ahli lingkungan tersebut menghitung kerugian hingga menghasilkan kerugian Rp271 triliun dengan hanya melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak dua kali untuk mengambil 40 sample dari luasan 400.000 hektare.

Dari sisi teknologi juga ia hanya memakai software gratis dengan ketepatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Namun hasilnya keluar angka kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia berdiri.

"Izin membandingkan pengalaman saya melakukan explorasi di tambang batubara Yang Mulia, untuk satu pit yang berukuran 10 hektare, biasanya kami lakukan bor rapat setiap 5 sampai 10 meter, jadi kira-kira bisa lebih dari seribu titik untuk menghitung jumlah cadangan di area 10 hektare. Itupun masih sering salah," kata Harvey.

“Ketika seluruh kami para terdakwa, penasehat hukum, bahkan majelis hakim ingin menggali keterangan saksi di persidangan, dijawab dengan gampangnya ‘saya malas jawab’, ditambah lagi ketika kami memohon hasil perhitungannya untuk lebih diteliti, permohonan kami ditolak,” tuturnya.

Harvey juga menyoroti saksi ahli dari BPKP juga tidak menjalankan audit sesuai standar audit pada umumnya, melainkan menjalankan audit khusus yaitu hanya meng-audit BAP saksi dan hanya data-data yang diberikan oleh penyidik.

Ia menyebut auditor BPKP hanya memakai data satu tabel Excel yang dibuat oleh staf PT Timah di bulan Mei 2024, dengan keterangan “dibuat untuk kepentingan penyidik kejaksaaan agung”.

“Data ini adalah satu-satunya acuan untuk mengambil kesimpulan kalau harga kerja sama sewa-menyewa kemahalan dan membuat 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya sampai dengan detik pembacaan pledoi ini, masih sangat bingung angka Rp300 Trilliun itu datangnya dari mana,” ujar Harvey.

Menurut dia, dampak dari kasus ini membuat 1,5 juta masyarakat Bangka Belitung sengsara, termasuk mengalami rekor pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia, lebih jelek daripada masa COVID-19.

Terlihat dari pasar sepi, angka kejahatan melambung, terjadi PHK massal, suasana mencekam, bahkan negara tidak bisa bayar BPJS karena terkendala keuangan, yakni sebanyak 63.642 orang tak lagi ditanggung BPJS Kesehatannya oleh pemprov Babel per 1 September 2024.

“Masyarakat yang sudah terbiasa menambang dari puluhan tahun, bahkan sudah menjadi budaya, sudah sempat dibina untuk untuk menjual hasil tambangnya ke pemilik IUP, kemudian diedukasi untuk bayar pajak. Selurunya adalah langkah awal yang sangat bagus, tapi sekarang mereka dicap ilegal.”

“Demikian sehingga mereka terpaksa menjadi orang jahat dengan melakukan kegian illegal seperti penyelundup dan kegiatan kriminal lainnya. apakah ini tujuan dari penegakan hukum?” ujarnya.

Fakta yang terjadi saat ini adalah ketika harga timah dunia di atas USD30.000/MT, hampir tiga kali lipat harga rata-rata harga timah ketika kerja sama. Ekspor timah Indonesia malah terendah sepanjang sejarah.

Kondisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa, pajak, royalti, dividen dari PT Timah, beserta semua pendapatan lain dari roda ekonomi yang terhenti.

Sebaliknya negara tetangga yang tidak punya cadangan timah, tiba mengalami kenaikan produksi yang signifikan, belum lagi posisi PT Timah sebagai eksportir timah terbesar yang otomatis lengser dan dianggap sebelah mata oleh dunia.

“Bagaimana cara mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen, ketika pertumbuhan ekonomi di salah satu provinsi tidak sampai 1 persen (0,71 persen)? Bagaimana kita berharap investor asing mau masuk ke Indonesia ketika warga sendiri saja dihukum karena membantu negara?” ujar Harvey Moeis.

Menurut Harvey, harus diakui posisi Indonesia sebagai salah satu pemain terbesar timah dunia belum signifikan, dan negara lain pasti takut kalau posisi Indonesia lebih kuat. Itulah yang terjadi pada saat anak bangsa bahu membahu menjadikan PT Timah produsen timah nomor satu di dunia.

“Mungkin saja pihak luar selaku kompetitior kita tidak suka dengan fakta itu, lalu melakukan apa yang sekarang sedang terjadi kepada kami. Karena satu-satunya pihak yang diuntungkan dengan kondisi kriminalisasi kami adalah pihak asing selaku kompetitor Indonesia di kancah komoditas timah dunia,” tuturnya.

Harvey lalu membacakan kutipan dari Ahli Socio Legal yakni dr. Bernard yang mengatakan tujuan penegakan hukum berevolusi dari yang paling primitive yaitu gigi diganti gigi, melindungi orang baik dari orang jahat, kemudian mengubah orang jahat jadi baik, bila perlu setengah malaikat.

Namun apa yang terjadi di Babel hari ini adalah kebalikannya.

“Mohon maaf yang Mulia, saya betul betul gagal melihat sisi positif dari penegakan hukum tanpa solusi ini,” kata Harvey Moeis.