Dukung Sensus Pertanian, Wagub Jabar: Data Akurat Penting untuk Kebijakan Pemerintah

Uu menjelaskan, akurasi data petani sangat penting karena nantinya akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan tentang pertanian.

Terlebih di Jawa Barat yang merupakan salah daerah lumbung padi secara nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, jumlah petani di Jawa Barat mencapai 3.250.825 orang. Sementara luas sawahnya mencapai 928.218 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan nomor Kepmen: ATR/KBPN No 686/2019.

Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dengan jumlah petani yang banyak dan lahan yang luas di Jawa Barat, maka sebuah keputusan untuk pertanian sangat penting. Salah satu hal yang paling menentukan dalam sebuah keputusan kebijakan itu adalah akurasi data pertanian. Dia pun meminta Dinas Pertanian untuk bekerja sama dengan stakeholder di sektor pertanian.

"Terutama data petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Sebagai salah satu contoh Dinas Pertanian bisa memanfaatkan sistem digital yang sudah dimiliki para distributor," tandas Uu.

Dikonfirmasi secara terpisah, SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia turut mendukung perbaikan data pertanian dengan digitalisasi, khususnya dalam penebusan pupuk bersubsidi.

Pupuk Indonesia selaku produsen dan penyalur pupuk bersubsidi telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung proses distribusi melalui uji coba piloting penggunaan Aplikasi REKAN yang dimulai September 2022 di Provinsi Bali. Selain itu, Pupuk Indonesia juga bekerja sama dengan Bank Syariah indonesia (BSI) mengujicobakan Kartuntani Digital di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sejak bulan Januari 2023. Menurutnya, kerjasama yang telah ditandatangani ini berdampak positif baik pada proses penyaluran maupun penebusan pupuk.

Aplikasi REKAN dapat dimanfaatkan mitra Kios Pupuk Lengkap (KPL) pada proses penebusan pupuk secara elektronik dari sebelumnya manual. Sehingga, implementasi aplikasi REKAN turut mendukung perbaikan data serta tata kelola sektor pertanian.

"Pengembangan sistem digitalisasi pertanian ini kita lakukan juga bersama dengan Kementerian Pertanian sehingga mendukung penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi Pemerintah dan prinsip 6T yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat," demikian ungkap Wijaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan soal data pertanian di Indonesia, terutama terkait dengan ketepatan data. Sementara data yang kurang membimbing pemerintah membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat.

"Kita tahu untuk hasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat," tandas Jokowi saat membuka Perancangan Sensus Pertanian tahun 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).