Diskuk Provinsi Jabar Beberkan Penyebab Pemodalan Kopdes Belum Cair

26 Agu 2025, 19:01 WIB

Azzis Zulkhairil

Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Diskuk Provinsi Jabar memastikan pemodalan Kopdes Merah Putih belum cair karena perbankan menunggu regulasi pemerintah pusat.
Koperasi desa tetap terbentuk meskipun modal belum cair, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui hingga bulan Oktober.
Sebanyak 5.957 unit koperasi telah terbentuk di Jawa Barat, dengan mayoritas merupakan koperasi baru dan Pemprov Jabar sudah menyusun roadmap pengembangan KMP dalam lima fase strategis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat memastikan, anggaran pemeodalan Koperasi Desa Merah Putih di Jabar masih belum cair. Kondisi ini dikarenakan pihak perbankan khususnya himpunan bank milik negara (Himbara) masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Kopdes Merah Putih dapat melakukan pinjaman ke Himbara sebesar Rp3 miliar dengan suku bunga 6 persen per tahun dan tenor enam tahun untuk modal kerja atau 10 tahun untuk investasi. Hal ini sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2025. Namun, saat ini dana tersebut masih belum bisa diajukan.

"Kami masih menunggu, kemarin sudah keluar tuh Permendes, pihak perbankan pun masih menunggu aturan-aturan satu lagi kalau tidak salah. Nah, ini baru bisa kami proses untuk pengusulan. Kami masih menunggu," ujar Kepala Diskuk Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, Selasa (26/8/2025).

1. Total pemodalan ada dua sumber

Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan belum adanya modal dari Himbara, Yuke menjelaskan, koperasi desa Merah Putih tetap terbentuk dan sudah berbadan hukum. Hanya saja, ada beberapa yang kini berjalan dengan modal yang sudah ada sebelumnya, karena dalam aturannya, diperbolehkan marger dengan yang sudah terbentuk.

"Pemerintah itu membuat empat tahapan. Tahapan pertama kan sudah, sekarang lagi fase untuk kedua atau etape kedua itu dalam rangka penguatan kapasitas SDM dan awal untuk operasional. Itu sampai bulan Oktober," ujarnya.

Saat disinggung mengenai total pendanaan untuk Kopdes Merah Putih, Yuke menjelaskan, ada beberapa yang nantinya akan diterima para koperasi ini. Salah satunya dari Himbara itu sendiri.

"Yang pasti sebagaimana ketentuan PMK itu ya, pas sembilan itu kan dari Himbara. Tapi ada juga nanti dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi," ujarnya.

2. Total ada 5.957 unit kopdes Merah Putih di Jabar

Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Yuke menyatakan, sampai dengan Bulan Juni 2025 telah terbentuk sebanyak 5.957 unit koperasi, tersebar di 27 kabupaten dan kota, dan tiga daerah dengan jumlah terbanyak yaitu Kabupaten Garut 442 unit, Kabupaten Bogor 435 unit, Kabupaten Cirebon 424 unit.

Dari 5.957 koperasi yang sudah berdiri ini terpilih sepuluh koperasi percontohan, salah satu KDMP Cileunyi Wetan. Di sisi lain, hingga 31 Desember 2024, jumlah koperasi terdaftar di Jawa Barat mencapai 33.598 unit, dengan 16.890 unit berstatus aktif, sisanya tidak aktif.

"Mayoritas KDMP di Jawa Barat adalah koperasi baru. Dari total 5.957 unit, ada sebanyak 5.932 adalah pembentukan baru, 23 pengembangan dari koperasi eksisting, dan dua merupakan koperasi yang direvitalisasi," kata Yuke.

3. Saat ini mengandalkan kerja sama dengan BUMN

Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam program ini, Pemprov Jabar sudah berperan menyusun roadmap pengembangan KMP dalam lima fase strategis, pembentukan kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas pengelola, pengembangan usaha koperasi, pembentukan ekosistem koperasi, dan kemandirian koperasi dimulai 2028.

"Pemprov Jabar menggandeng banyak pihak untuk memperkuat KDMP, mulai dari BNI, BRI, Mandiri, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, ID Food, Bulog, Pertamina, Kimia Farma, hingga RSUD dan Puskesmas," tuturnya.

Mengenai tantangan, Yuke mengatakan, ada beberapa yang sudah diidentifikasi dan ditangani dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, seperti kesiapan kelembagaan dan administrasi, solusinya pendampingan, pelatihan, penyediaan dokumen legal.