Disdik Jabar Minta Perangkat Desa Ajak Siswa Bersekolah ke SMA Swasta

Menurutnya, surat edaran ini sudah sejalan dengan amanat Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 50 yang menyebut bahwa pemerintah daerah wajib menyalurkan calon murid yang tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan swasta atau lembaga pendidikan lain yang masih memiliki kapasitas.

Dari data Disdik Jabar, lulusan SMP/MTs tahun 2025 tercatat sebanyak 834.734 murid. Hanya saja, sekitar 374.082 murid yang tertampung di SMAN, SMKN, dan MAN. Artinya, masih ada sekitar 460 ribu lebih siswa yang belum terdata melanjutkan pendidikan.

Lebih lanjut, Purwanto menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara Disdik, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat di tingkat RT/RW untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal.

Disdik Jabar juga mengingatkan bahwa batas akhir input data siswa ke Dapodik adalah 31 Agustus 2025. Oleh karena itu, proses pendataan dan fasilitasi masuk sekolah harus dilakukan secepatnya agar siswa tercatat secara resmi dalam sistem pendidikan nasional.

"Bersama ini kami mintakan bantuan saudara untuk mengkoordinasikan Pemerintahan Desa dan RT/RW melakukan tracking warga usia sekolah agar memfasilitasi dan memotivasi untuk bersekolah sesuai dengan jenang pendidikan," katanya.

Diketahui, kebijakan penambahan Rombel oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak kepada sepinya murid di sekolah swasta. Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) mencatat keterisian kursi pada tahun ajaran 2025/26 saat ini hanya 20 sampai 30 persen.

Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, kondisi ini tidak lepas dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Di mana akhirnya meningkatkan rombel hingga 50 siswa per kelas.

Untuk mengantisipasi kekurangan murid pada tiga tahun ke depan, FKSS tengah menyiapkan langkah hukum untuk menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum ke jenjang tersebut, Ade berencana melayangkan somasi.

"Hari kemarin saya sudah tanda tangan surat kuasa ke tim hukum kami dan gugatan sudah kita susun bersama apa yang menjadi gugatan kita. Tentunya minggu ini kita siapkan somasi dan selanjutnya kita akan melakukan pengajuan gugatan ke PTUN," kata Ade, Rabu (16/7/2025).

Ade melanjutkan, nantinya ada empat hingga lima poin gugatan yang disiapkan FKSS dalam poin gugatan nantinya, dan kini masih membuka ruang kolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan FKSS SMK.

"Sementara kita serahkan ke tim hukum kami walaupun itu kemarin dirumuskan bersama kami tapi kalau dari FKSS ada empat atau lima yang kami masukkan. Dan kami masih menunggu lembaga-lembaga lain yang mau bergabung dengan kami. BMPS, FKSS SMK belum (bergabung)," tuturnya.

"Kalau pun dari lembaga lain tidak mau gabung, kita tetap jalan, kan kita sudah tandatangan surat kuasa, yoh kalau kita menang, yang menang semuanya, jangan kita saja yang berjalan," lanjutnya.