BI Waspadai Tekanan Harga Pangan Jabar Jelang Natal dan Tahun Baru

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Jabar pada September 2026 dengan andil 0,16 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat sejumlah komoditas pangan menjadi pemicu kenaikan harga, terutama cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang masing-masing memberikan andil 0,05 persen.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan kemarau panjang berdampak terhadap produksi sejumlah komoditas pangan. "Musim kemarau panjang berdampak pada keterbatasan pasokan cabai rawit dan beras. Di sisi lain, peningkatan permintaan pasar turut mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras," kata Ari.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang dan memengaruhi ketersediaan komoditas pangan di sejumlah sentra produksi. Selain faktor pasokan, kenaikan biaya produksi akibat tingginya harga pakan ternak turut mendorong harga daging dan telur ayam ras.

BPS mencatat inflasi Jawa Barat pada September 2026 sebesar 0,23 persen secara bulanan. Secara kumulatif sepanjang tahun, inflasi mencapai 2,10 persen, sedangkan secara tahunan berada di angka 3,16 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen secara tahunan.

Sejumlah komoditas lain juga memberikan andil terhadap inflasi September. Emas perhiasan menyumbang 0,03 persen dan bensin 0,02 persen. Sementara itu, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Ketimun memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen dan bawang merah sebesar 0,02 persen seiring berlangsungnya panen raya.

Secara spasial, Kabupaten Bandung mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,39 persen. Adapun berdasarkan inflasi tahunan, Kota Bandung berada di posisi tertinggi dengan 3,35 persen, disusul Kabupaten Bandung 3,23 persen dan Kota Bekasi 3,17 persen.

Mengantisipasi tekanan harga pangan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Jawa Barat memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Dari sisi keterjangkauan harga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) diperluas menjadi 113 titik selama September 2026.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara daerah produsen dan konsumen.

"Koordinasi TPID perlu terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K dalam pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi Jawa Barat tetap berada dalam rentang sasaran," ujar Junanto.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Bulog juga mengoptimalkan penyaluran beras guna memperkuat stabilitas harga. BI Jawa Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) juga memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap harga pangan.

Langkah tersebut menjadi penting menjelang Nataru ketika permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat. Di saat yang sama, produksi beberapa komoditas masih menghadapi risiko akibat kondisi cuaca dan keterbatasan pasokan.