BGN Nonaktifkan 56 SPPG di Jabar Imbas Kasus Keracunan MBG

30 Sep 2025, 12:09 WIB

Debbie Sutrisno

SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Intinya sih...

56 SPPG dinonaktifkan sementara di Jabar akibat keracunan MBG
Hasil uji lab BPOM menentukan langkah selanjutnya bagi SPPG
Gubernur Jabar usulkan pembangunan dapur SPPG di setiap sekolah dan melibatkan orangtua dalam memasak MBG

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai imbas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.

"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik S Deyang dilansir ANTARA, Selasa (30/9/2025).

1. Masih menunggu hasil uji lab BPOM

Ilsutrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).

Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan, kata dia, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tuturnya.

2. Gubernur Jabar usul SPPG dibangun di tiap sekolah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai meninjau warga yang dirawat di RSUD Slamet. IDN Times/Debbie Sutrisno

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibangun di sekolah. Hal ini menurutnya efektif untuk menghindari terjadinya keracunan akibat makanan yang sudah basi.

Dedi memastikan, usulannya ini sudah dibahas dalam rapat evaluasi yang digelar bersama kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di Bale Pakuan Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

"Saya mengusulkan disarankan tadi dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MoU. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang, itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah," kata Dedi setelah rapat.

3. Orangtua bisa dilibatkan dalam memasak MBG

Menu MBG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Dengan lokasi dapur SPPG ada di sekolah, menurutnya pengawasan juga akan lebih mudah serta para orangtua murid bisa ikut andil membantu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Dengan begitu, semua pihak bisa terlibat langsung.

"Nanti bisa menggerakkan orangtua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG," ucapnya.

Selain itu, rekrutmen tenaga kerja dari dapur SPPG juga harus menyerap warga lokal. Bahan makanan dan lainnya juga harus mengutamakan warga setempat.

"Ini yang menjadi fokus, dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan, suplai dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bappeda," katanya