2. Tidak layak dengan Pasal 5 UU Tipikor

(Ilustrasi gedung KPK) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Namun, dalam pandangan Dian, Billy bukanlah doenpleger, melainkan medepleger alias orang yang turut melakukan. Maka itu, Pasal 5 Ayat 1 Huruf A dan B UU Tipikor tidak relevan jika dikaitkan dengan peran Billy.
 
“Itu sifatnya apa? Sifatnya koordinasi saja. Kalau ini apakah perbuatan turut serta? Bukan, dong,” ujar Dian, kepada IDN Times pascapersidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung, Rabu (13/2).
 
Alasan Dian menilai Billy tidak dapat disangkakan atas Pasal 5 UU Tipikor antara lain karena Billy bukan pemilik uang suap tersebut.
 
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, I Wayan Riyana, lantas memberi perandaian pada Dian. “Saya bikin sim lewat tiga orang yang bisa disuruh, yaitu si A, B, dan C. A bertugas hubungi polisi, B bertugas mengatur komunikasi saya dengan si A, dan C membawa uang suap pada polisi. Saya termasuk yang mana?” tanya Wayan.
 
Dalam perandaian, Jaksa KPK berperan sebagai Billy agar koordinasi suap Meikarta mudah dicerna. Dian menjawab, dalam kisah pembuatan SIM itu Riyana bertindak sebagai Medepleger. 

3. Billy lebih cocok didakwa dengan Pasal 56 KUHP

IDN Times/Galih Persiana

Bagaimana pun, kata Dian, Billy tak dapat didakwa dengan Pasal 56 karena dia bukan orang yang memberi suap kepada Pemkab Bekasi. Namun, karena tetap terlibat dalam aksi penyuapan, Billy lebih cocok didakwa dengan Pasal 56 KUHP.
 
Pasal tersebut mengatur hukuman orang yang membantu melakukan perbuatan pidana. “Peran Billy sampai sekarang belum jelas. Menurut saya, Billy itu membantu aksi suap. Tapi, Pasal 56 tidak ada dalam dakwaan,” kata Dian.

4. Billy jarang disebut dalam persidangan

(Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Nama Billy Sindoro, jarang sekali disebut dalam setiap proses penyuapan. Namun, dalam Berita Acara Perkara (BAP) bikinan penyidik, Billy merupakan orang yang menyuruh tim Meikarta agar memberi suap pada para pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.
 
“Fakta itu ditemukan dari persidangan dengan Satriadi. Sementara bu Neneng (Neneng Hasanah bekas Bupati Bekasi) bilang uang dari Fitra itu ada hubungannya dengan Billy Sindoro,” ujar Wayan, pada Senin (21/1) pada IDN Times. Satriadi sendiri merupakan Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo.

5. Billy tidak merasa pernah meminta menyuap pemerintah

(Direktur Operasional PT Lippo Group Billy Sindoro) ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Pascasidang, Billy langsung dikerumuni wartawan. Pada awak pers, ia bilang tidak pernah merasa menyuruh timnya untuk menyuap pemerintah.
 
“Saya enggak tahu, enggak ada kaitannya dengan saya. Iya, saya enggak merasa menyuruh,” kata Billy. Hampir rata-rata terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dihadirkan, mengaku tidak mengenal Billy secara langsung.

Baca Juga: KPK Sebut Lippo Bertanggungjawab Terkait Suap Meikarta 

6. PKWT Billy Sindoro

IDN Times/Galih Persiana

Lippo memang mempertimbangkan Billy untuk mengurus berbagai izin proyek Meikarta Izin-izin tersebut memang tidak tuntas, terutama setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan rekomendasi pada 2017.
 
Sebelum mandeknya izin proyek, pekerjaan Billy di Lippo Group tak ada kaitannya dengan Meikarta yang secara administrasi berada di bawah PT MSU (Mahkota Sentosa Utama). Billy merupakan pejabat Rumah Sakit Siloam yang juga bagian dari Lippo Group.
 
Belakangan diketahui bahwa Billy dipekerjakan untuk membantu Meikarta dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Terungkap, ia pun menerima gaji Rp180 juta lebih per bulan.
 
Namun, menurut Dian, PKWT tersebut tidak berarti jika KPK tetap tak bisa membuktikan apa saja yang Billy kerjakan untuk Meikarta. “Secara logika, kita dengan mudah menduga arti Lippo memberikan PKWT itu. Tapi, di mata hukum PKWT itu harus disertai dengan bukti dan saksi, sejauh mana Billy terlibat,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Pelajari Cara Suap Meikarta Lewat Kasus Hak Siar Liga Inggris