Wagub Jabar Minta Pemerintah Bisa Prioritaskan Guru Honorer Jadi CPNS
Dok. IDN Times/IStimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat memberikan peluang dan penghargaan kepada guru honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Sebab, sampai saat ini banyak guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan masih belum mendapatkan peluang tersebut.
Uu mengatakan saat ini di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saja terdapat 2.000 guru honorer mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Atas kondisi ini sudah sebaiknya dalam setiap pengangkatan calon PNS (CPNS) harus bisa memprioritaskan para honorer daripada mereka yang baru mau mengajar dan menjadi PNS.
"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9).
1. Jangan bebankan banyaknya honorer pada pemerintah daerah
hipweeSelain jadi honorer, para guru ini juga bisa dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Uu berharap agar anggaran untuk menggaji mereka tidak dibebankan seluruhnya kepada pemerintah daerah (pemda). Sebab jika dibebankan bisa jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) tidak mencukupi.
"Jadi kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," kata dia.
Menurut Uu, di antara guru honorer yang ada di KBB terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Mereka inilah yang harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.
"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.
2. Uu minta para guru honorer tetap bekerja dengan giat
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, kepada para guru honorer, Uu meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berupaya memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.
"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.
3. Indonesia kekurangan 1,1 juta guru
ANTARA FOTO/Abriawan AbheTerpisah, Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) H Ali Rahim menyebutkan Indonesia masih kekurangan sebanyak 1,1 juta guru sehingga belum bisa untuk mencapai delapan standar pendidikan.
Menurut dia, kekurangan jumlah guru terbanyak di jenjang pendidikan SD. Sebab, sebagian besar guru yang pensiun setiap tahun mencapai 45 ribu hingga 50 ribu orang. Sedangkan guru SMP dan SMA/SMK relatif sedikit.
Kekurangan jumlah guru tersebut, katanya, sebagai dampak dari adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga kependidikan selama lima tahun.
"Ada memang guru berstatus honorer tapi itu hanya untuk melengkapi, tidak bisa dikatakan menutupi kekurangan. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah agar mereka diberikan status," ujarnya dilansir Antara.
Baca Juga: Demonstrasi, 1.504 Guru Honorer Simalungun Belum Terima Gaji 12 Bulan
Baca Juga: Oknum Guru di Balikpapan Diduga Cabuli Bocah SD
