Sejak 2019, Lahan Kritis di Jabar Tetap Seluas 700 Ribu Hektare
Ilustrasi lahan kritis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Luasan lahan kritis di Provinsi Jawa Barat belum juga turun secara signifikan. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Epi Kustiawan, jumlahnya saat ini masih berada di angka 700 ribu hektare. Angka ini masih sama dengan kondisi pada 2019. Dari jumlah tersebut 19 ribu hektare lahan kritis di antaranya berada di Kawasan Bandung Utara.
Dengan target 50 juta penanaman pohon, Epi menyebut sebenarnya itu hanya mampu melestarikan 125 ribu hektare lahan kritis. Namun, setidaknya hal ini bisa digeliatkan kembali bersama masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.
"Kami ingin bahwa lahan kritis jadi tanggung jawab bersama, kalau hanya dilaksanakan oleh pemerintah baik dari APBN dan APBD itu tidak akan selesai karena biayanya besar. Kalau ada kontribusi dari masyarakat selain menanam juga memelihara, semoga (tercapai)," tutur Epi.
1. Kawasan DAS terus dihijaukan
ANTARA FOTO/Adeng BustomiKBU sendiri masuk dalam salah satu kawasan lahan kritis, terlebih lagi wilayah ini masuk dalam Sub daerah aliran sungai (DAS) Cikapundung yang terhubung dengan Sungai Citarum.
DAS Citarum memang masih jadi prioritas Pemprov Jabar terkait penanganan lahan kritis. Tercatat sepanjang aliran Sungai Citarum dan Situ Cisanti Kabupaten Bandung hingga Muara Gembong di Bekasi ada 200 ribu lahan kritis yang perlu penanganan serius.
Upaya ini penting, mengingat program revitalisasi Citarum Harum yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018.
"Lahan kritisnya ada 200 ribu hektare di 13 kabupaten dan kota. Hulu DAS sendiri ada 77 ribu hektare lahan kritis, itu yang kita fokuskan," ungkapnya.
2. Masyarakat harus ikut memelihara kawasan agar lahan kritis tidak bertambah
PT Jasa Raharja juga juga melakukan aksi penanaman 350 pohon tabebuya atau pohon berbunga di daerah Kalimantan Barat. (FOTO ANTARA/HO-Jasa Raharja Kalbar)Epi juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menanam, tapi juga memelihara pohon yang ditanam. Oleh karena itu pihaknya punya sistem aplikasi "Simantri Bibit", melalui aplikasi ini, pohon yang ditanam akan terdata yakni siapa menanam, di mana lokasinya, dan jenis tanamannya.
Jika masyarakat itu ternyata tidak memelihara pohon yang mereka tanam maka sistem bisa mendeteksi kemudian ada pihak yang akan memperingatkan si penanam pohon itu.
"Jadi sudah terdata by sistem di Simantri Bibit. Dengan para penyuluh, minimal dia diberitahu diperingatkan bahwa lingkungan yang sehat itu untuk semua," kata dia.
3. Jumlah lahan kritis di Indonesia capai Rp14 juta hektare
ANTARA FOTO/Anis EfizudinAnggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat strategi baru dalam menyelesaikan persoalan lahan kritis. Menurut Akmal, lahan kritis di seluruh Indonesia yang perlu direhabilitasi luasnya mencapai 14 juta hektare.
“KLHK perlu menyampaikan strategi out of the box agar kita dapat menyelesaikan persoalan lahan kritis yang luasnya hingga 14 juta hektare. Sehingga banjir dan longsor tidak lagi menjadi berita tahunan kita setiap musim hujan tiba,” ujar Akmal dalam Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta seperti dikutip laman resmi DPR, Selasa (2/2/2021).
4. Rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya 200 ribu hektare per tahun
Presiden Joko Widodo melakukan penanaman Pohon Pulai sebagai bagian dari penanaman 1.000 pohon secera serentak oleh 1.000 peserta, di Taman Jurangjero, Kab. Magelang, Jumat (14/2) siang. Instagram.com/sekretariat.kabinetAkmal berpendapat, anggaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung selalu menjadi yang terbesar pada alokasi anggaran KLHK. Namun, realisasi rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya sekitar 200 ribu hektare per tahun.
Menurutnya, hal itu membuat luas hutan dan lahan yang berhasil di rehabilitasi sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan kritis yang ada.
“Lebih dari 50 persen daratan Indonesia adalah hutan, yaitu seluas 110 juta hektare. Namun, kurang dari 2 dekade Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan hingga 23 juta hektare," kata Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang rusak, serta menjaga sekitar 90 juta hektare hutan yang masih tersisa,” lanjut Akmal.
Baca Juga: KLHK Diminta Cari Strategi Out of The Box Selesaikan Lahan Kritis
Baca Juga: Jokowi Minta Para Gubernur Waspada soal Kebakaran Hutan dan Lahan
