Ridwan Kamil Tak Setuju Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan DPRD
IDN Times/Humas Pemprov Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang setuju dengan opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama 20 tahun ini diikuti secara langsung oleh masyarakat, kembali dialihkan kepada DPRD di setiap wilayahnya.
Menurut Emil, dirinya adalah produk pilkada langsung, baik sebagai wali kota Bandung maupun sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar). Walaupun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung, tapi pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
"Faktanya pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Rabu (20/11).
1. Tata cara pemilihan bisa murah dengan pemakaian teknologi digital
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno EsnirEmil menuturkan, persoalan anggaran memang masih menjadi persoalan dalam setiap pemilihan umum. Meski demikian hal ini bisa diakali dengan penggunakan teknologi digital.
Dia mencontohkan, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, pelaksanaan pemilihan dijalankan secara digital sehingga lebih murah. Sedangkan di Indonesia masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Dengan acara ini setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Di Jabar sendiri, ada sekitar 70 ribu TPS. Sedangkan, setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.
"Kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," katanya.
2. Ridwan Kamil sempat menggadaikan motor Harley untuk ikut pemilihan gubernur
Motor Harley DAvidson yang ikut dipajang pada galeri aksesoris di Graha PHA/IDN Times/Sidratul MuntahaEmil mengaku, pada Pilkada Jabar 2018 dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pemilihan yang sangat mahal.
"Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyaklah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya," katanya.
3. Mendagri lempar isu agar sistem pilkada dievaluasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok, Kemendagri)Sebelumnya, usul mengevaluasi pilkada langsung disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.
Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Tito menilai pemilihan langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi tapi memiliki sisi negatif.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Modal Jadi Pimpinan Daerah di Indonesia Memang Mahal
Baca Juga: Ganjar Wanti-wanti Tito soal Pilkada Tak Langsung, Rawan Jual Beli
