Pemerintah Harus Mempercepat Penyediaan Alat Rapid Test COVID-19
Dok. Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Saat ini jumlah pasien yang positif terpapar virus corona baru atau COVID-19 semakin banyak. Angkanya bahkan sudah mencapai 227 kasus.
Dengan penambahan ini maka masyarakat yang masuk dalam status orang dengan pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) diperkirakan meningkat. Untuk mengantisipasi penyebaran kian banyak, pemerintah haru mempercepat pengadaan pendeteksi cepat dengan rapid test (tes cepat) atas keberadaan virus ini di masyarakat.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, ketersediaan alat rapid test COVID-19 diharap ampuh menghentikan penularan dengan signifikan. Dengan rapid test, individu yang dicek bisa mengetahui positif atau tidaknya terjangkit virus mematikan itu.
"Sambil menunggu pengembangan vaksin antivirus penyebab COVID-19, maka pemerintah harus kebut pembuatan dan penyebaran alat tes cepat untuk mendeteksi tingkat penyebaran virus SARS COV-2 penyebab penyakit ini," ujar Farhan melalui siaran pers, Kamis (19/3).
1. Industri dalam negeri dianggap bisa memproduksi alat ini
Erick Thohir pantau apotek kimia farma (IDN Times/Muhammad Athif Aiman)Menurutnya, penyediaan pendeteksi cepat yang mirip dengan test pack kehamilan itu sangat mampu dilakukan pemerintah karena kemampuan ilmuan dan perusahaan farmasi dalam negeri layak diperhitungkan. Yang perlu ditindaklanjuti, lanjut Farhan, pemerintah harus berani membeli komponen rapid test di Cina yang berhasil mengobati pasien suspect corona.
"Hal ini dimungkinkan karena sebetulnya Kimia Farma punya kemampuan memproduksi rapid test tersebut asal dipermudah impor bahan dasarnya dari Cina," katanya.
Farhan menyebut, perusahaan kimia dalam negeri tengah gencar mematangkan persiapan pengadaan rapid test ini. "Kami sangat menunggu hasil riset putra-putra bangsa yang akan segera menghasilkan teknologi pembuatan alat rapid test mendeteksi virus corona.
2. Tes cepat ini sudah mulai dilakukan Pemprov Jabar
Instagram/Ridwan KamilPemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjalankan program tes proaktif pengecekan kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus corona (COVID-19). Tes ini diharap bisa mempercepat kebutuhan dinas kesehatan untuk mencari tahu siapapun saja yang tengah terjangkitvirus tersebut.
Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tes ini dilakukan beberapa tahap. Untuk tahap pertama pihaknya akan memprioritaskan orang dalam pengawasan atau ODP maupun pasien dalam pengawasan (PDP).
"Karena saat ini banyak yang mengantre di Jakarta, di Balitbangkes untuk melakukan tes COVID-19. Nah bisa sekarang menggunakan tes proaktif," ujarnya usai memimpin teleconference di Jabar Command Center, beberapa waktu lalu.
3. Sudah ada 230 orang yang mengikuti tes ini
IDN Times/Debbie SutrisnoPihaknya telah melakukan proaktif tes kepada 230 orang sampel dengan hasil satu di antaranya positif COVID-19 meski tidak menunjukkan gejala terjangkit virus SARS-CoV-2 itu.
“Kami sampaikan tes proaktif dari 230 (orang), satu positif dan sekarang dirawat di RSHS. Padahal orang tersebut terlihat sehat dan tidak bergejala,” ucap Kang Emil.
Hal ini dilakukan karena Pemprov Jabar tidak ingin menunggu masyarakatnya memiliki gejala terlebih dahulu baru memeriksakan diri.
Dalam upaya pencegahan COVID-19 di Jabar, JCC sendiri merupakan markas Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (PIKOBAR). Adapun warga bisa mengakses informasi berkaitan dengan COVID-19 hingga peta persebarannya melalui lama pikobar.jabar.go.id.
4. Unhas Makassar pun siap ambil bagian dalam pengecekan ini
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Humas UnhasUniversitas Hasanuddin (Unhas) siap ambil bagian dalam upaya mengatasi virus corona atau COVID-19. Antara lain dengan mengajukan laboratoriumnya untuk dijadikan sarana menguji spesimen virus COVID-19.
Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu menyatakan bahwa Unhas siap berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Sejauh ini belum ada ditemukan kasus pasien positif di Sulsel, tapi wabah itu perlu disikapi dengan upaya serius. Unhas juga telah membentuk Satuan Tugas COVID-19.
Pada Selasa (17/3), Rektor Unhas bertemu dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk melaporkan kesiapan kampusnya menangani virus corona. Jika diizinkan, lab Unhas siap digunakan sewaktu-waktu untuk memeriksa spesimen pasien.
“Kami laporkan (ke) Pak Gub, Unhas memiliki kesiapan memeriksa virus Covid-19. Ada dua lab kami, dengan peralatan yang memadai, satu kita tempatkan di RS Wahidin, dan satu lagi di RS Unhas. Namun ini masih butuh dukungan. Kalau infrastruktur, saya yakin tidak masalah. Tapi yang penting ini soal ijin dan kewenangan. Karena ini berkaitan soal etik,” kata Prof Dwia.
Baca Juga: Ridwan Kamil: 22 Warga Jabar Positif Terpapar Virus Corona Baru
Baca Juga: Skenario Terburuk Corona, RSHS Bisa Jadi RS Khusus Pasien COVID-19
