Pedagang Pasar Baru Datangi Balkot, Keluhkan Sistem Pengelolaan
Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Baru Trade Centre (P3BTC) Wawan Ridwan . Dokumen IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Perwakilan Pedagang Pasar Baru yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Baru Trade Centre (P3BTC) mendatangi Balai Kota Bandung, Senin (31/7/2023) petang. Kedatangan mereka sebagai tindak lanjut unjuk rasa yang dilakukan para pedagang di kawasan Pasar Baru pada pagi harinya.
Ketua P3BTC Wawan Ridwan menuturkan, aksi ini dilakukan karena mereka memiliki beberapa aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.
Salah satu persoalannya yakni terkait perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan Pasar Baru dengan pihak ketiga yaitu PT Dam Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ).
"PT DSMJ itu tak bergerak dan melaksanakan kewajiban sosialisasi dan promosi, makanya sampai sekarang bukan peningkatan tetapi terus menurun. Kalo menurunnya pengunjung otomatis pedagang rugi. Maka pedagang merasa dirugikan oleh PT DSMJ," ujar Wawan Ridwan, Selasa (1/8/2023).
1. Pengelolaan oleh pihak ketiga dirasa kurang optimal
Debbie Sutrisno/IDN TimesSebelumnya Pasar Baru Bandung dikelola langsung oleh Perumda Pasar Juara. Kemudian dilakukan proses lelang agar Pasar Baru dikelola oleh pihak ketiga.
Proses lelang itu kemudian memunculkan satu pemenang yang terdiri dari konsorsium empat perusahaan yang menggunakan nama PT DAM Sawarga Maniloka Jaya. Hasilnya, sejak 2021 seluruh kegiatan operasional dan promosi menjadi tanggung jawab penuh PT DSMJ.
"Karena pengelolaan yang tidak baik, kami meminta kepada Plh Wali Kota Bandung untuk meninjau kembali dan membatalkan PKS dengan PT DSMJ. Pasalnya, dengan tekanan service charge sangat keras bila mana tak dibayar maka penerangan dimatikan ditambah gak bisa jual," ungkap Wawan.
2. Jangan sampai Pasar Baru ditinggalkan pembeli karena salah pengelolaan
Debbie Sutrisno/IDN TimesSetelah melakukan pertemuan dengan Ema Sumarna, Wawan menilai aspirasi yang disampaikan oleh pedagang diterima dengan baik. Menurutnya, Pemkot Bandung akan melakukan evaluasi termasuk meninjau tuntutan pedagang yang meminta pembebasan service charge selama masa pandemi COVID-19.
Menurutnya, ke depan akan ada evaluasi dari Pemkot Bandung maksimal pada 10 Agustus 2023. Wawan berharap pertemuan ini bisa memberi dampak positif pada pedagang dan pembeli.
"Salah satu ikon Kota Bandung yang dikenali dan sekarang ini jangan tertinggal, jangan sampai kaya di Tanah Abang ditinggalkan pengunjung dan bankrut. Jika tak ambil langkah maka akan kejadian seperti di Tanah Abang akan terjadi di Pasar Baru," tandasnya.
3. Perumda segera lakukan evaluasi
Debbie Sutrisno/IDN TimesSementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Juara, Ricky Ferlino menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait tuntutan yang disampaikan oleh pedagang. Pasalnya, tuntutan pemutusan PKS yang diminta oleh pedagang harus mendapatkan kajian lebih lanjut.
"Kami akan melakukan suatu kajian yang tidak merugikan kedua belah pihak baik itu pedagang, baik itu Perumda dan sama pengelola yang secara lelang diputuskan sebagai pemenang yaitu BUP PT DSMJ. Ini harus diputuskan bersama baik itu perumda atau pun pengelola sesuai dengan adanya kontrak yang sudah ditandatangani per 6 Desember 2021," kata Ferlino.
Namun, dia belum bisa memastikan berapa lama evaluasi yang dilakukan. Dalam waktu dekat Perumda akan berkoordinasi dengan orang yang kompeten dan independen agar ada berbagai masukan yang kemudian bisa dijalankan.
Baca Juga: Sidak ke Pasar Kiaracondong, Ridwan Kamil Keluhkan Kondisi Pasar
Baca Juga: Viral Video Diduga Aliran Sesat Bandung, Polisi Bilang Kegiatan Asyura
