Pandemi Virus Corona, 575 Hotel di Jabar Tak Beroperasi
Ilustrasi keadaan Hotel Aston di Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19) yang masif di berbagai daerah membuat banyak sektor terdampak, salah satunya pariwisata. Di Provinsi Jawa Barat, sudah ada sekitar 575 hotel sudah tidak beroperasi. Hal ini kemudian berdampak pada dirumahkannya 25 ribu karyawan.
Minimnya masyarakat menggunakan hotel untuk menginap dan beraktivitas dikarenakan ada aturan pembatasan sosial dari pemerintah. Dengan demikian masyarakat enggan bepergian keluar selain karena takut terpapar virus juga karena aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, dari laporan dinas pariwisata di tingkat kabupaten kota, okupansi hotel hanya berada di kisaran 5 persen.
“Memang untuk okupansi hotel sudah turun, sudah hampir 5 persen. Biasanya (angka okupansi paling rendah) 50 persen. Kemudian juga karyawannya hampir 25 ribu itu dirumahkan dari industri hotel dan restoran, belum ada yang di PHK,” ujar Dedi, Kamis (9/4).
1. Selain hotel, 141 restoran juga tutup
Pixabay/Free-PhotosLalu, lanjut Dedi, penurunan pun terjadi di sektor lain. Informasi dari Gabungan Industri Pariwisata, jumlah sementara yang teridentifikasi oleh terhentinya aktivitas ekonomi sektor pariwisata akibat pandemi virus corona (Covi-19), restoran yang tutup sebanyak 141 restoran.
Kemudian, daya tarik pariwisata lainnya yang tutup sebanyak 342 tempat, dari bidang industri kreatif di terima informasi yang terdampak sebanyak 12.521 orang.
"Untuk sektor kebudayaan dan kesenian diterima informasi yang terdampak sebanyak 3.041 orang," kata dia.
2. Relaksasi kewajiban pajak akan diterapkan
Pexels/Super KuncheekPihak Industri Pariwisata telah melakukan koordinasi langsung dengan Kabupaten/Kota, untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor 556/563-Sekre tanggal 30 Maret 2020 Hal Tindak lanjut PMK No 23 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang berisi tentang permohonan adanya kebijakan relaksasi kewajiban untuk perusahaan untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
Dalam upaya merealisasikan Social Safety Net, pemerintah provinsi membantu para pekerja dan pelaku usaha kecil (informal) yang bekerja di sekor pariwisata dan kebudayaan serta industri kreatif yang terdampak langsung pandemi.
“Nah kita harus pikirikan disaat emergency kesehatan ini, rescue itu seperti apa, kan sudah disusun gugus tugas dan sebagainya. Kemudian di emergency ekonominya, di tahap recovery ini kita harus lakukan langkah strategi,” ucap dia.
3. Mitigasi dan identifikasi dampak pariwisata tengah dilakukan
instagram.com/mulkisalmanDi sisi lain, strategi bidang pariwisata dan kebudayaan pada proses mitigasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Yakni tahap tanggap darurat periode Februari hingga Mei dengan cara membentuk Tourism Crisis Center, menunda semua program dan kegiatan serta merelokasi anggaran ke program mitigasi, melakukan identifikasi dampak pada bidang pariwisata, mendukung gerakan sosial dalam bidang pariwisata dan budaya, serta dengan memaksimalkan program go digital/West Java Smart Tourism (SIRARU).
Dedi menuturkan, tahap pemulihan periode Juni hingga Desember yaitu dengan cara Koordinasi risk transfer dampak pariwisata terhadap para pemangku kebijakan, publikasi, promosi, penyelenggaraan MICE dan aktivitas pariwisata dan budaya lainnya, serta dukungan terhadap industri pariwisata dan budaya.
Untuk tahap normalisasi periode Januari hingga Desember 2021, dengan cara total publikasi dan promosi dalam dan luar negeri, penyelenggaraan aktivitas pariwisata dan budaya, serta dukungan terhadap destinasi dan industri pariwisata dan budaya.
“Tapi yang perlu di garisbawahi, periode itu menyesuaikan dengan tren pandemi. Jika memang belum ada penurunan, maka pemulihan belum akan dilakukan," pungkasnya
Baca Juga: Setalah Bodebek, Wilayah Bandung Raya Diusulkan untuk PSBB
