Ombudsman Desak Ridwan Kamil Pertimbangkan Lagi Kebijakan PTM 100 Persen
Sejumlah murid sekolah dasar (SD) mengantre sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 oleh prajurit Korps Wanita TNI AL (Kowal) saat serbuan vaksin di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah di Rorotan, Jakarta, Senin (3/1/2022) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ombudsman Jawa Barat memberikan sejumlah saran untuk Gubernur Ridwan Kamil dan 27 kepala daerah agar memberikan perlindungan pada anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Pertimbangan tersebut karena kasus COVID-19 kembali meningkat seiring ditemukannya varian Omicron.
"Berharap Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat agar tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, selama pandemi COVID-19 yang masih terjadi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Dominikus Dalu melalui siaran pers dikutip, Selasa (25/1/2022).
1. Jabar sumbang kasus kedua terbanyak COVID-19
ilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)Dominikus menilai kenaikan angka kasus disebabkan adanya varian Omicron begitu mengkhawatirkan. Dari data tanggal 23 Januari, kenaikan angka kasus harian mencapai 2.925. Jabar pun menjadi wilayah kedua yang menyumbang angka kasus harian terbanyak setelah DKI Jakarta.
"Berdasarkan data tersebut, diperlukan langkah antisipatif dan perlindungan keselamatan siswa sekolah yang menyelenggarakan PTM 100 persen agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak," ucap dia.
2. Ada tujuh poin imbauan dari Ombudsman
IDN Times/Hana Adi PerdanaBerikut ini sejumlah saran yang disampaikan Ombudsman Jabar:
1. Mempertimbangkan kembali pelaksanaan PTM secara 100 persen di berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Barat sebagaimana yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk antisipasi lonjakan COVID-19;
2. Mempertimbangkan dengan seksama data perkembangan kondisi COVID-19 sebagai dasar ilmiah dalam menerapkan program pelaksanaan PTM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara ketat dan penuh kehati-hatian;
3. Melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara konkrit dalam pengembangan materi dan metodelogi PJJ, program pendampingan orang tua, dan peserta didik untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
4. Melakukan peningkatan kapasitas satuan tugas COVID-19 di sekolah, serta koordinasi antar instansi pemerintah terkait dukungan terhadap mobilitas anak-anak dan kegiatan di sekolah;
5. Melakukan mix methode dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan cara PTM 50 persen dan PJJ 50 persen diatur secara proporsional (contoh: Senin, Rabu, Jumat pelaksanaan PTM selama 3 Jam dan Selasa & Kamis pelaksanaan PJJ);
6. Melakukan akselerasi dalam percepatan pemberian vaksin anak dan vaksin booster;
7. Memastikan pembiasaan penerapan protokol kesehatan dan perilaku mencegah penyebaran COVID-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan keluarga;
3. Menko Luhut pastikan PTM tetap dilanjut meski kasus kian merebak
Wawako Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi sekolah di Palembang untuk pemantauan PTM (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, meski kasus COVID-19 terus meningkat.
Luhut dalam keterangan pers daring hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Senin mengatakan hingga saat ini belum ada kejadian luar biasa dalam penyebaran varian omicron.
"Pembelajaran sampai saat ini tetap dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kami tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka," katanya dikutip dari ANTARA.
Menurut Luhut, meski kasus harian dalam seminggu terakhir terus mengalami peningkatan, namun peningkatan kasus dinilai relatif masih terkendali.
Pasalnya, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan kasus puncak varian delta.
Luhut mengungkapkan sejak omicron ditemukan sebulan lalu di Indonesia, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial, seperti yang terjadi di belahan negara yang lain.
Baca Juga: 80 Orang di Bandung Tes Swab karena Kontak Erat dengan Pasien Omicron
