Kemenag Perketat Regulasi Perizinan Pendirian Pendidikan Agama
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kementerian agama akan memperketat perizinan pendirian sekolah berbasis pendidikan agama. Hal itu guna meminimalisir kasus pelecehan terhadap santri yang terjadi belakang di sejumlah daerah termasuk di Kota Bandung.
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat, Abdurahim mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebuah pendidikan agama. Misalnya, keberadaan kyai atau sesupuh, jumlah santri di atas 15 orang, rumah ibadah, kurikulum, dan pondok bagi santri.
"Ada Yayasan dan terdaftar di Kemenkum HAM dengan keterangan Kepala Desa, Camat, dan ditambah rekomendasi dari MUI, Ormas Islam dan Kepala KUA yang punya wilayah berhubungan langsung dengan masyarakat," ujar Abdurahim, saat dihubungi, Jumat (17/12/2021).
1. Selama ini pelibatan MUI dan Ormas Islam kurang berjalan optimal
Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTODia menuturkan, selama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam kurang dilibatkan dalam perizinan pendirian pendidikan agama seperti pesantren. Lembaga ini hanya ikut melakukan survei saja ketika ada pengajuan izin operasional pendidikan agama.
"Sudah, tapi hanya ketika kita survei untuk melihat kelayakan sebagai pesantren, dari sarana, orang, atau pengajarnya langsung rekomendasi oleh KUA dan Kemenag Kabupaten/Kota. Ke depan itu akan dilibatkan supaya semua ikut mengawasi," kata dia.
2. Pembinaan pengurus pun harus diperbaiki
Yayasan Pendidikan dan Sosial Manurul Huda (IDN Times-Azzis Zulkhairil)Selain itu, dalam hal pengawasan juga bakal ditingkatkan mulai dari pembenahan kurikulum hingga pembinaan para pengurusnya. Pembinaan ini bisa dilakukan secara periodik sehingga tidak hanya sekali saja saat pendidikan agama berdiri. Pengawasan dan pembinaan nantinya melibatkan para penyuluh agama.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Kemenag hanya normatif secara kelembagaan dan pembinaan kepada para pengurusnya.
"Kalau secara kelembagaan tidak ada masalah, ini personilnya gitu, dan kita juga mengawasinya saat jam kerja. Mengawasi personel kadang-kadang tabu juga kalau malam hari atau di luar jam kerja dinas," ucapnya.
3. Kemenag siapkan pusat informasi khusus laporan pendidikan agama
IDN Times/Galih PersianaTerpisah, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Adib menambahkan, dalam hal pengawasan bakal disiapkan pusat informasi untuk memudahkan masyarakat melakukan laporan jika menemukan hal mencurigakan.
"Kami dari Kemenag juga ada call center apabila ada masyarakat yang mengetahui atau melihat sendiri, mungkin ada persoalan penyimpangan, baik di tingkat provinsi untuk mendorong di kabupaten dan kota ada call center pengaduan tersebut," ujar Adib.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi ke beberapa daerah untuk menerapkan pesantren ramah anak.
Baca Juga: Marak Kekerasan Seksual, KemenPPPA Dorong Pesantren Ramah Anak
Baca Juga: Jabar Darurat Tindak Asusila di Lembaga Pendidikan
