COVID-19 Terkendali, Pemkot Bandung Belum Izinkan Konser Musik
Ilustrasi menonton konser (pixabay.com/pexels)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung belum mengizinkan adanya konser yang dilakukan secara tatap muka baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Oded M Danial usai menggelar rapat terbatas Satgas COVID-19 Kota Bandung.
"Tadi masukan dari Disbudpar belulm yah. Ini masih kami lakukan secara virtual," ujar Oded, Jumat (1/10/2021).
Menurutnya, konser yang dilakukan secara tatap muka bisa menimbulkan kerumunan yang sulit diantisipasi. Karena kontrol terhadap pengunjung konser tidak mudah dikontrol maka Pemkot Bandung tidak akan mengizinkan dulu kegiatan tersebut.
1. Pertemuan skala besar bisa dilakukan tapi dengan prokes ketat
theweek.comPemerintah pusat mulai melonggarkan satu demi satu pembatasan kegiatan masyarakat seiring kasus COVID-19 yang menurun. Salah satunya, pemerintah bakal memperbolehkan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan orang banyak.
Kegiatan berskala besar yang dimaksud antara lain konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival, konser, pesta hingga acara pernikahan besar.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam keterangan pers. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil usai mempertimbangkan masyarakat perlu diberikan wadah agar tetap tetap produktif dan aman dari COVID-19.
"Pemerintah kini dapat memberikan izin untuk mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang. Asalkan, mematuhi pedoman penyelenggaraan yang telah ditetapkan," ungkap Johnny yang dikutip dari ANTARA pada Minggu (26/9/2021).
Ia menambahkan saat ini sudah ada beberapa kegiatan seperti kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) yang digelar di tengah pandemik COVID-19. Johnny mengklaim acara tersebut sudah dipikirkan secara menyeluruh sebelum mendapatkan restu.
"Tentu saja penyelenggaraan kedua acara besar tersebut telah melalui berbagai diskusi guna menekan risiko penularan virus," tutur menteri dari Partai Nasional Demokrat tersebut.
2. Pemerintah bakal terbitkan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan besar
Menkominfo Johnny G Plate. (instagram.com/johnnyplate)Johnny mengatakan bukan hal yang mustahil menggelar acara kegiatan besar tanpa menyebabkan lonjakan COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah sudah menyiapkan pedoman untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak.
Pertama, harus dilakukan edukasi kesehatan sebelum kegiatan dimulai, menyusun pedoman pelaksanaan dengan rencana kontijensi, serta memastikan fasilitas pendukung protokol kesehatan. Kedua, saat kegiatan berlangsung, penyelenggara wajib memastikan skrining kesehatan, memastikan alat kesehatan pendukung cukup dan mudah terakses, dan memastikan setiap partisipan mematuhi protokol kesehatan.
Ketiga, setelah acara selesai, penyelenggara wajib memastikan tidak ada kasus positif yang lolos kembali ke daerah asal dan mengoptimalkan karantina.
"Mari biasakan adaptasi perilaku baru hidup bersama COVID-19 agar seluruh partisipan dan penyelenggara bisa sehat datang, sehat pulang," kata Johnny.
Ia juga menyebut penyelenggara harus memperhitungkan kondisi kasus COVID-19 di daerah tempat kegiatan. Kemudian, bagaimana potensi penularan selama kegiatan, durasi kegiatan, tata kelola ruangan, jumlah partisipan, serta kemungkinan peserta belum divaksinasi COVID-19.
"Penyelenggaraan juga harus didukung kesiapan yang matang, serta komitmen tinggi penyelenggara dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan setiap orang yang terlibat, mengingat risiko penularan bakal meningkat jika ada interaksi antar manusia dalam kerumunan," tutur dia.
3. Epidemiolog wanti-wanti pemerintah jangan menantang maut dengan adanya varian Delta
Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai rencana pemerintah untuk memberikan izin penyelenggaraan konser dan resepsi pernikahan terburu-buru. Padahal, penurunan kasus COVID-19 baru berlangsung sebentar.
"Di kita ini kondisi membaik sedikit tapi longgarnya lebih banyak. Padahal, (situasi) membaiknya hanya di sedikit wilayah, tapi pelonggaran pembatasannya di semua wilayah. Ini berbahaya dan menantang maut, varian Delta yang saat ini masih mendominasi di Indonesia," ungkap Dicky kepada IDN Times melalui pesan suara.
Ia menambahkan situasi itu bisa lebih cepat memburuk karena cakupan vaksinasi di Indonesia masih tergolong rendah. Angkanya di bawah 30 persen.
Cakupan vaksinasi Indonesia sangat jauh bila dibandingkan Singapura yang sudah memberikan vaksin lengkap ke 82 persen penduduknya. Negeri Singa pun lebih siap mengatasi lonjakan karena kemampuan testing-nya dua kali lipat dibandingkan Indonesia.
Alih-alih buru-buru memberikan izin untuk acara berskala besar, kata dia, pemerintah sebaiknya menunggu lebih lama, setidaknya empat minggu. Dicky mengusulkan agar pemerintah belajar dari kemunculan klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
"Karena terjadi kontradiksi data dengan klaster PTM di sekolah," tutur dia lagi.
Baca Juga: 6 Hal yang Perlu Kamu Siapkan sebelum Nonton Konser Online KPop
Baca Juga: Pengusaha Jasa Pernikahan di Bandung Raya Kehilangan Omzet 95 Persen
