Spanduk Capres Caleg dengan Ajakan Memilih Akan Segera Dicopot
(Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat tidak mempermasalahkan banyaknya pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) pasangan calon presiden dan para calon anggota legislatif, selama tidak mengandung unsur ajakan.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan, seluruh paslon bisa saja memasang APS di wilayah Jabar. Namun harus tetap mengikuti semua aturan, jika ada yang tidak tertib maka akan dicopot
"APS itu kami tegaskan boleh tapi tidak mengandung unsur ajakan memilih, saya kira 27 kabupaten/kota sudah melakukan penertiban alat praga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye," ujar Zacky usai Apel Siaga jelang kampanye Pemilu 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/11/2023).
1. Masa sosialisasi nantinya juga harus sesuai aturan
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Zaki mengungkapkan, saat ini seluruh pasangan Pilpres dan Pileg 2024 akan menjalani masa kampanye. Hal itu juga menurutnya harus sesuai dengan aturan, jangan sampai ada yang melanggar.
"Peserta pemilu perlu memerhatikan dari aspek konten, tidak boleh ada konten SARA, hoax, kemudian dari sisi penempatan alat peraga kampanye juga memperhatikan dua aspek peraturan perundang-undangan," katanya.
2. Sembilan daerah di Jabar masuk rawan Pemilu 2024
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Di sisi lain, Zacky menyebut, ada sembilan kabupaten/kota di Jabar yang rawan pemilu, di antaranya Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasikmalaya. Dengan begitu, ia menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya mitigasi.
"Di Jawa Barat ini ranking keempat dalam skala kerawanan pemilu, 27 kabupaten/kota ini setidaknya ada sembilan kabupaten/kota yang berpotensi rawan, di antaranya ada Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasikmalaya, dan lain lain," katanya.
3. Jabar juga sebelumnya telah deklarasi Anteng
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Jabar Dedi Supandi mengatakan, apel siaga ini menunjukan kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi Pemilu 2024. Ditambah beberapa waktu lalu juga sudah ada deklarasi Jabar Anteng.
"Ini menunjukan bahwa kami siap mengawal pemilu yang berintegritas, yang sebelumnya merupakan bagian dari tagline kita ‘Jabar Anteng’ jadi aman, netral, dan tenang," kata Dedi.
Dedi mengatakan, saat ini indeks demokrasi di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, bahkan menduduki peringkat kelima se-Indonesia dari 38 provinsi.
"Awalnya 2019 menduduki peringkat 32, turun ke peringkat 29, turun lagi ke sembilan, sekarang kita menduduki peringkat kelima, artinya demokrasi di Jawa Barat ini semakin baik dan tidak terjadi kerusuhan," ujarnya.
Dedi juga mengatakan, kesiapan Jabar dalam menghadapi Pemilu 2024 juga dilihat dari kesiapan anggaran yang sudah disiapkan.
"Untuk Bawaslu disekitar Rp300 miliaran untuk provinsi, kabupaten/kota pun kita mengawal sama mereka juga melakukan NPHD dengan sebuah komitmen, dan hari ini semuanya sudah terealisasi," kata dia.
Baca Juga: Posisi Komisioner Kosong, Bawaslu Jabar Ambil Alih Tugas Bawaslu Majalengka
Baca Juga: Bawaslu Jabar: Gedung Pendidikan dan Pemerintah Bisa Dipakai Kampanye
